Liputan6.com, Jakarta - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) secara resmi menjalin kerjasama strategis dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan pelaku swasta melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan pelaksanaan Kick Off Program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
Acara ini menandai langkah nyata sinergi multi-pihak dalam menghadirkan solusi terintegrasi guna mempercepat pengentasan kemiskinan di wilayah aglomerasi.
Advertisement
Penandatanganan MoU yang berlangsung pada hari ini, Rabu (20/8/2025) merupakan tonggak penting untuk menggabungkan potensi sumber daya pemerintah daerah, pelaku swasta, dan BP Taskin.
"Kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan program, infrastruktur, serta sumber daya lainnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak kemiskinan," ujar Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko dalam sambutannya, yang disampaikan melalui keterangan tertulis, Rabu (20/8/2025).
Dia menjelaskan, kolaborasi ini adalah jawaban atas tantangan kompleks pengentasan kemiskinan yang membutuhkan pendekatan holistik dan sinergis.
"Kami percaya, dengan dukungan pemerintah daerah dan sektor swasta, program ini dapat mempercepat proses transformasi sosial ekonomi secara signifikan," ucap Budiman.
"Penandatanganan MoU ini merupakan langkah konkret menuju pengentasan kemiskinan struktural melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Kami percaya, koperasi sebagai model ekonomi kerakyatan dapat menjadi katalisator transformasi sektor pertanian dan energi secara berkelanjutan," sambung dia.
Akan Ada Berbagai Kegiatan
Budiman menjelaskan, BP Taskin berperan sebagai fasilitator, pengawas, dan integrator nasional. Lembaga ini, kata dia, juga menyusun Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan 2025–2029 dengan target menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 0% dan kemiskinan relatif ke 4,5–5% pada tahun 2029.
"Program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan ini akan melibatkan berbagai kegiatan mulai dari pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga pengembangan akses layanan sosial dasar," terang Budiman.
Selain itu, kata dia, kerjasama ini juga menitikberatkan pada inovasi dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi serta dampak program.
"Pelaku swasta juga menunjukkan antusiasme besar dalam mendukung program ini, dengan menyediakan akses pembiayaan, peluang pasar, dan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk mendukung usaha kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal," papar Budiman.
Dia menuturkan, dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, BP Taskin bersama Pemerintah Daerah dan Swasta optimis program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan dapat menjadi model keberhasilan yang dapat direplikasi di berbagai wilayah lain.
"Kerja sama ini merupakan langkah konkret dalam rangka modernisasi sektor pertanian dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang berkelanjutan," ucap Budiman.
Pendekatan Ekonomi Lokal
Menurut Budiman, dengan mengusung pendekatan ekonomi lokal berbasis komunitas, skema SCLSC diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk, memperluas lapangan kerja, serta mempercepat penurunan angka kemiskinan di wilayah Cirebon Raya.
"Kolaborasi multipihak ini adalah bentuk nyata sinergi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menciptakan model bisnis berkeadilan yang mampu mempercepat pengentasan kemiskinan," terang dia.
Budiman menjelaskan, Semi Closed-Loop Supply Chain (SCLSC) merupakan model rantai pasok yang memadukan integrasi sebagian (semi tertutup) antara sektor produksi, pengolahan, distribusi, dan pemanfaatan limbah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan.
Model ini, kata dia, berbasis koperasi sebagai pilar utama dalam menghubungkan petani dengan beberapa akses produksi, pengolahan dan penjualan.
"Melalui skema SCLSC, BP Taskin dan pemerintah daerah berkomitmen untuk, mendorong modernisasi sektor pertanian melalui teknologi, inovasi, dan mekanisasi, meningkatkan produktivitas dan daya saing petani lokal, membangun rantai pasok terintegrasi berbasis koperasi, mengembangkan material baru untuk mendukung transisi energi terbarukan, serta menciptakan lapangan kerja berkualitas yang berkelanjutan," ucap Budiman.
Dia memaparkan, Pemerintah Daerah yaitu Cirebon, Indramayu, Kuningan, Brebes, dan Kota Cirebon menyediakan lahan, infrastruktur, serta kebijakan daerah sesuai potensi khas wilayah.
Sementara itu, Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengatakan, Pemerintah Daerah yang terlibat, menyambut positif inisiatif ini dan menyatakan komitmen penuh untuk mendukung implementasi program dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan dan sumber daya daerah.
"Kolaborasi ini adalah langkah strategis untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses Pembangunan, ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal," kata dia.
"Dukungan teknologi dan integrasi rantai pasok akan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat di wilayah Cirebon Raya. Kami optimistis skema ini akan membawa dampak jangka panjang bagi pembangunan daerah," sambung Effendi.