Revisi UU Haji-Umrah Harus Jadi Payung Hukum Ideal Bagi Umat

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Tim 13 Asosiasi Haji dan Umrah, M Firman Taufik, merespons revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dia mewanti, revisi beleid tidak boleh mengabaikan ekosistem ekonomi umat yang sudah terbentuk dan menopang sektor industri haji dan umrah nasional

"Sejak sebelum Indonesia merdeka, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sudah dilakukan oleh ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, serta tokoh agama dan pesantren. Ini menjadi cikal bakal terbentuknya ekosistem haji dan umrah yang sekarang berkembang menjadi industri," kata Firman dalam Forum Legislasi yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI di Gedung DPR RI, Selasa 19 Agustus 2025.

Firman menegaskan, industri haji dan umrah kini sudah melibatkan berbagai pelaku ekonomi. Mulai dari pelaku UMKM, pusat konveksi, katering, transportasi darat dan udara, perhotelan, hingga pembimbing ibadah. Karenanya, penting untuk menjaga ekosistem yang sudah terbentuk seperti regulator, operator, supplier, dan user, dalam hal ini para jemaah.

“Ekosistem ini harus dilestarikan. Jangan sampai revisi undang-undang justru merusak sistem ekonomi umat yang sudah berjalan baik,” wanti dia.

Menurut Firman, payung hukum ideal adalah yang mampu memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada warga negara. Selain itu, undang-undang juga harus adaptif terhadap dinamika dan tantangan ke depan.

“Kami berharap para anggota DPR yang terhormat, memahami bahwa UU Haji dan Umrah sangat penting karena menyangkut hajat hidup umat dan dampaknya terhadap ekonomi nasional,” harap Firman.