Liputan6.com, Jakarta Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyatakan keberatan terhadap sinyal pemerintah pusat yang akan memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026. Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, menegaskan kebijakan tersebut akan memberatkan kinerja kepala daerah dan menghambat pembangunan.
"Kami di daerah sangat keberatan jika ada pemotongan anggaran TKD di APBN tahun depan," kata Bursah saat memimpin rapat Dewan Pengurus Apkasi secara daring, Sabtu (9/8/2025).
Advertisement
Menurut Bursah, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan tahun ini sudah cukup merepotkan kepala daerah. Jika pemangkasan dilanjutkan tahun depan, ia menilai beban fiskal akan semakin berat dan berdampak pada sistem desentralisasi.
"Ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah akan semakin meningkat, dan kapasitas fiskal pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan akan menurun drastis," ujarnya.
Bursah menilai pemangkasan TKD akan berdampak signifikan terhadap pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, sekolah, puskesmas, penyediaan air bersih, dan jaringan irigasi, terutama di daerah terpencil.
"Banyak proyek infrastruktur strategis berpotensi terhenti, program prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan peningkatan kualitas pendidikan akan sulit mencapai target," tambahnya.
Penurunan Kualitas Pelayanan ke Masyarakat
Dari sisi pelayanan publik, lanjut Bursah, layanan kesehatan dasar berpotensi menurun kualitasnya, sementara pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perdesaan, termasuk jalan pertanian, akan terhambat.
Bursah menegaskan, Apkasi siap mendukung program prioritas pemerintah pusat, namun meminta adanya dialog dan kajian komprehensif sebelum kebijakan pemangkasan anggaran dijalankan.
"Diperlukan mekanisme transisi yang memadai jika kebijakan ini harus dilaksanakan. Terpenting, Apkasi siap menjaga komunikasi dan koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah," pungkasnya.