Liputan6.com, Jakarta - Universitas Jayabaya resmi meraih Akreditasi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Predikat ini dinilai sebagai bentuk pengakuan atas mutu institusi, tata kelola, dan daya saing kampus swasta tertua di Jakarta tersebut.
Advertisement
Ketua Yayasan Universitas Jayabaya, Moestar Putrajaya, menyatakan pencapaian ini merupakan buah dari komitmen terhadap budaya mutu yang telah dijaga sejak lama.
“Ini bukan sekadar label, tapi refleksi dari budaya mutu yang kami jaga selama ini sebagai kampus swasta tertua di Jakarta yang telah menghasilkan ribuan alumni yang tentunya bermanfaat bagi bangsa,” kata Moestar di Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Meski demikian, Moestar juga menyuarakan keprihatinan terhadap kebijakan kemandirian keuangan perguruan tinggi negeri (PTN), khususnya dalam skema PTN Badan Hukum (PTN-BH). Ia menilai kebijakan tersebut menciptakan ketimpangan akses pendidikan dan merugikan kampus swasta.
“Negara seharusnya menjamin keadilan akses pendidikan, bukan justru menciptakan ketimpangan antar lembaga. Kebijakan yang memberi PTN hak menentukan tarif seperti swasta, tapi tetap mendapat subsidi, patut dipertanyakan secara etis dan konstitusional. Pak Presiden Prabowo perlu mengevaluasinya, bahkan bila perlu hapus kebijakan itu,” tegasnya.
Merasa Diperlakukan Tidak Adil
Rektor Universitas Jayabaya, Fauzi Hasibuan, menyampaikan bahwa penerapan kebijakan PTN-BH mengancam kelangsungan lebih dari 70 persen perguruan tinggi swasta (PTS) yang menjadi penopang utama akses pendidikan tinggi nasional.
"Swasta diminta bersaing di lapangan miring. Ini bukan reformasi, ini dekonstruksi. Banyak kampus swasta kecil sudah kesulitan bertahan," ujarnya.
Menurut Fauzi, tren penerimaan mahasiswa lewat jalur mandiri di PTN yang berbiaya tinggi namun tetap disubsidi negara, telah menarik calon mahasiswa dari PTS dan membuat kampus swasta kehilangan daya saing.
“Kalau semua mahasiswa diarahkan ke PTN, kampus swasta bisa mati pelan-pelan. Jangan tunggu semuanya gulung tikar baru ada intervensi,” tambahnya.
Fauzi juga menekankan bahwa di luar Jawa, lebih dari 80 persen perguruan tinggi adalah PTS, yang menjadi penyedia utama pendidikan tinggi bagi masyarakat kelas menengah bawah.
Data Kemendikbudristek 2024 mencatat, dari total 8,7 juta mahasiswa, sekitar 5,2 juta berkuliah di PTS. Fauzi menegaskan bahwa PTS tidak hanya menjalankan fungsi akademik, tetapi juga menjadi penyerapan tenaga kerja akademik dan non-akademik dalam jumlah besar.
“Kami ini garda depan. PTS menyerap jutaan mahasiswa dan tenaga kerja. Tapi sekarang justru dikorbankan oleh kebijakan yang tak berpihak,” katanya.
Desak APTISI Bertindak
Fauzi juga meminta Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) bersikap lebih tegas terhadap kebijakan PTN-BH yang dinilai diskriminatif.
“APTISI harus berdiri tegak. Kalau perlu turun ke jalan, Jayabaya siap demo. Ini soal masa depan pendidikan tinggi swasta,” tegasnya.
Di tengah tantangan tersebut, Universitas Jayabaya menegaskan komitmennya untuk bertransformasi menjadi teaching university bertaraf Asia Tenggara. Dalam tiga tahun ke depan, kampus ini menargetkan posisi sejajar dengan universitas regional.
“Kami sedang siapkan reformasi kurikulum berbasis teknologi dan digital. Enam bulan ke depan perubahan itu akan mulai berjalan,” jelas Fauzi.
Selain kurikulum, Jayabaya juga berencana memperbarui sistem manajemen kampus agar lebih adaptif terhadap tantangan masa depan.
“Semua harus bertransformasi – cara pikir, pola manajemen, hingga pendekatan terhadap mahasiswa dan dosen,” ujarnya.
Fauzi mengajak pemerintah untuk membuka ruang dialog dengan PTS secara lebih adil dalam perumusan kebijakan pendidikan nasional.
“Pemerintah tidak bisa terus-menerus memanjakan PTN. Kampus swasta punya kontribusi besar, dan harus diberi ruang yang adil,” pungkasnya.