Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 yang mencapai 5,12%. Secara angka, ini tampak sebagai pencapaian positif di tengah tantangan global dan domestik.
Namun, alih-alih disambut dengan optimisme, angka ini justru memicu banyak pertanyaan dari publik dan kalangan ahli. Salah satunya, Ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai angka tersebut berdiri sendiri dan bertolak belakang dengan proyeksi banyak lembaga kredibel.
Advertisement
"Pada akhirnya, rilis angka pertumbuhan PDB sebesar 5,12% oleh BPS tidak membawa optimisme, melainkan justru menjelma menjadi sumber kecurigaan massal," kata Achmad dalam keterangannya, Kamis (7/8/2025).
Bank Dunia, IMF, hingga sejumlah lembaga riset domestik sebelumnya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkisar antara 4,7% hingga 4,95%. Proyeksi Bank Indonesia menempatkan pertumbuhan antara 4,7%–5,1%, yang berarti angka rilis BPS melampaui batas atas estimasi paling optimistis. Hal ini dianggap tidak sejalan dengan kondisi riil di lapangan, seperti lemahnya konsumsi masyarakat, stagnasi investasi, dan penurunan ekspor.
Dia menilai, kesenjangan antara angka resmi BPS dan proyeksi lembaga-lembaga tersebut memunculkan pertanyaan besar apakah angka ini benar mencerminkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya, atau justru menimbulkan krisis kepercayaan terhadap data resmi negara.
Metodologi BPS Dipertanyakan
Achmad Nur Hidayat menilai, perbedaan besar antara data dan realita harus menjadi alarm bagi pemerintah. Ia menyoroti kemungkinan bahwa BPS menggunakan metodologi lama yang sudah tidak lagi cocok dengan struktur ekonomi digital saat ini.
Dia menuturkan, ekonomi telah berubah pesat, terutama dengan munculnya sektor digital dan informal yang mungkin belum tercakup optimal dalam survei BPS.
"Keraguan publik terhadap anomali data ini mengerucut pada dua kemungkinan yang sama-sama meresahkan, yang harus kita bedah dengan nalar kritis. Opsi pertama adalah kemungkinan adanya inkompetensi dan kesalahan metodologis yang tidak disengaja," ujarnya.
Ketimpangan Representasi Data
Ia juga menyoroti potensi ketimpangan dalam representasi data. Beberapa sektor yang dikuasai pemerintah, seperti konstruksi dan belanja negara, bisa jadi terlalu dominan dalam penghitungan.
Sebaliknya, sektor swasta dan UMKM yang sedang terpukul justru kurang terwakili dalam data tersebut. Situasi ini menimbulkan dugaan bahwa metode pengumpulan dan pengolahan data perlu ditinjau ulang
Oleh karena itu, Achmad mengusulkan dilakukannya audit metodologi secara menyeluruh dan independen terhadap BPS. Tujuannya bukan untuk menyalahkan, tetapi memastikan akurasi dan kredibilitas data ke depan.
"Satu-satunya jalan keluar yang kredibel dari labirin ketidakpercayaan ini adalah melalui sebuah Audit Metodologi Komprehensif dan Independen terhadap BPS," pungkasnya.