Liputan6.com, Kupang - Keracunan massal ratusan pelajar SMP Negeri 8 setelah mengkonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) menimbulkan trauma bagi siswa di sekolah lain, salah satunya pelajar di SMP Negeri 5 Kota Kupang, NTT.
Dari 1.050 siswa-siswi SMP Negeri 5 Kota Kupang dan SMP terbuka, hanya 702 yang mau menerima makan bergizi gratis pada, Kamis (24/8/2025).
Advertisement
"Takut nanti keracunan kayak SMP 8. Mama sudah pesan, tidak boleh makan lagi karena takut," kata Adelia, siswi kelas XII SMP Negeri 5.
Kepala SMP Negeri 8 Kota Kupang, Ferderik Mira Tade mengatakan, banyak siswanya yang belum mau makan karena takut keracunan. Padahal dia bersama guru terlebih dahulu mencicipi makan yang dibagikan.
"Sebelum bagi kepada siswa-siswi, saya bersama guru kelas terlebih dahulu mencicipi untuk memastikan makan bergizi gratis layak untuk dikonsumsi," ujarnya.
Walau demikian, masih banyak siswa yang menolak untuk mengonsumsi dengan berbagai alasan, ada yang membawa bekal dari rumah, ada yang sudah sarapan dari rumah bahkan trauma dan takut keracunan.
"Ada yang menolak ada yang makan. Dari jumlah 1050, hanya 702 siswa yang mau menerima makan bergizi gratis, selebihnya menolak," ungkap Ferderik.
Pihak sekolah berharap vendor yang menyediakan makanan agar menjaga kualitas serta kehigenisan saat pendistribusian, sehingga tidak menimbulkan masalah di sekolah.
"Mereka tidak mau makan karena trauma dan takut, padahal belum ada kepastian bahwa keracunan itu karena makanan gratis, sebab sampel makanan masih diuji di laboratorium," tutup Ferderik.
Evaluasi Vendor Pemicu Keracunan Makanan
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Anita Jacobah Gah mengunjungi SMP Negeri 8 Kota Kupang, NTT pasca-keracunan massal di sekolah itu.
Usai mendengar kronologi yang diceritakan kepala sekolah SMPN 8 Maria Th. Roslin S. Lana, Anita Gah mendesak agar pihak vendor atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) bertanggungjawab.
Anita menuntut vendor atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait agar dapat bertanggung jawab secara terbuka kepada publik.
Ia mengatakan, kasus di NTT ini bisa berdampak pada keraguan publik terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
"Saya minta pemerintah buka ke publik vendornya siapa, laporlah, ini kan uang rakyat, tidak boleh tutup-tutupi. Kalau warga menilai program ini jelek kan kasihan, padahal pengawasannya yang kurang hati-hati," ujarnya.
Ia mendesak Pemerintah Kota Kupang untuk transparan dan mengevaluasi vendor terkait. Ia ingin program ini berjalan lebih baik lagi sehingga para siswa dan orang tua yakin program ini bermanfaat.
Kurangnya pengawasan terhadap program unggulan di lapangan, membuat kasus seperti ini terjadi. Karena itu, ia mendorong orang tua melaporkan kasus ini untuk proses secara hukum.
"Vendor harus diungkap, ini menyangkut nyawa anak-anak. Pemerintah jangan tutup-tutupi, ini uang rakyat. Saya akan bawa ini ke rapat di DPR RI biar dievaluasi," tutup Anita.