Liputan6.com, Jakarta - Staf Ahli Bidang Industri Kementerian BUMN, Andus Winarno, menghadiri Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Hotel Borobudur, Jakarta.
Dalam forum itu, ia menyoroti terkait efisiensi anggaran yang sudah mulai dilonggarkan, hal itu terbukti kegiatan rapat dan perjalanan dinas sudah mulai berjalan kembali, meski dengan pengelolaan anggaran yang masih ketat.
Advertisement
“Kalau ngelihat vibes-nya berarti mungkin efisiensi udah mulai agak berkurang. Mulai agak berkurang, alhamdulillah teman-teman udah bisa melakukan perjalanan dinas,” kata Andus dalam Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, di Hotel Borobudur, Selasa (15/7/2025).
Ia menyampaikan bahwa di Kementerian BUMN, pelaksanaan rapat masih harus direncanakan matang karena keterbatasan operasional, termasuk pemadaman AC di kantor setelah pukul 18.00 WIB.
“Kalau kami di Kementerian BUMN, rapat-rapat masih harus direncanakan dengan baik. Karena kalau ada pembatasan di kantor tuh jam 6 (sore) AC mati. Tapi syukurlah alhamdulillah udah mulai ada pelonggaran,” ujarnya.
Hal itu menunjukkan adanya tantangan logistik yang dihadapi instansi pemerintah dalam mengoptimalkan koordinasi lintas sektor. Namun, ia mengapresiasi KKP yang telah mengambil inisiatif menggelar rapat kerja teknis tersebut sebagai forum strategis untuk menyatukan visi antarinstansi.
“Terima kasih saya ucapkan bu Dirjen atas inisiasi melaksanakan raker ini. Ini merupakan forum yang menjadi ruang koordinasi secara substansial antara perencanaan ruang, pelaku pembangunan, dan entitas investasi,” ujarnya.
Potensi Laut Indonesia Belum Maksimal Akibat Ketidakterpaduan
Lebih lanjut, Andus menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi kelautan yang luar biasa, mengingat 62 persen wilayah nasional merupakan kawasan laut. Namun, kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih belum optimal.
Menurutnya, salah satu penyebab utama adalah belum terpadunya fungsi ekologis ruang laut dengan aktivitas ekonomi yang berlangsung di atasnya. Ketidakterpaduan ini menyebabkan pembangunan sektor kelautan masih bersifat sektoral dan sporadis.
“Jadi, memang kondisi ini sebagian besar disebabkan oleh tentunya kekidakteraduan antara fungsi ekologis ruang laut dan aktivitas ekonomi yang berkembang diatasnya,” ujarnya.
Tata Ruang Laut Jadi Fondasi Transformasi Ekonomi Biru
Andus menegaskan bahwa pendekatan tata ruang laut merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan transformasi menuju ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.
Tata ruang laut yang baik bukan hanya menjawab tantangan ekologis, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan arah yang jelas bagi dunia usaha.
“Kami berpendapat bahwa pendekatan tata ruang laut menjadi prasyarat mendasar dalam transformasi menuju ekonomi biru,” pungkasnya.