Liputan6.com, Islamabad - Perekonomian Pakistan kerap menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Setiap kali negara ini mencatatkan periode pertumbuhan makroekonomi yang mengesankan, capaian tersebut sering kali berkaitan erat dengan meningkatnya signifikansi geostrategis Pakistan di mata dunia, bukan semata hasil dari reformasi ekonomi yang mendalam.
Di balik kilau pertumbuhan jangka pendek itu, fondasi ekonomi Pakistan sebenarnya masih rapuh. Negara ini dinilai sejak lama memanfaatkan letak geografisnya yang strategis—berada di persimpangan Asia Selatan, Asia Tengah, dan Timur Tengah—sebagai modal penting dalam diplomasi internasional.
Advertisement
Posisi tersebut menjadikannya pusat perhatian berbagai kepentingan keamanan global sekaligus sumber dukungan eksternal untuk menopang stabilitas ekonominya, dikutip dari European Times, Jumat (11/7/2025).
Hubungan Pakistan dengan negara-negara besar tercermin dari bagaimana Islamabad memposisikan diri: sebagai mitra keamanan bagi Barat, tetangga strategis bagi Tiongkok, serta sekutu yang dapat diandalkan bagi beberapa negara di Timur Tengah.
Kolaborasi ini bukan hanya bersifat simbolik, melainkan nyata dalam bentuk bantuan finansial, terutama pada masa-masa meningkatnya tensi geopolitik. Namun demikian, pendekatan ini menghadirkan tantangan tersendiri dalam jangka panjang.
Alih-alih mendorong transformasi struktural yang diperlukan untuk memperkuat fondasi ekonomi, Pakistan kerap menggantikan kebutuhan reformasi internal dengan dukungan eksternal yang datang berkat urgensi geopolitik.
Salah satu ilustrasi paling jelas terlihat dari hubungan panjangnya dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Sejak pertama kali mengajukan bantuan pada 1958, Pakistan telah mengakses program IMF sebanyak 24 kali.
Kebanyakan program ini diberikan bukan semata karena kekuatan fundamental ekonominya, melainkan karena pentingnya posisi strategis negara tersebut. Pada 2024, Pakistan bahkan menerima paket pendanaan sebesar USD 5,32 miliar melalui Extended Fund Facility, untuk membantu menahan laju inflasi, menekan beban utang, dan memacu pertumbuhan yang melambat.
Ketergantungan pada bantuan semacam ini secara tidak langsung membentuk pola pikir dan kebiasaan kebijakan yang berasumsi bahwa dukungan global akan selalu hadir demi menjaga stabilitas kawasan. Akibatnya, reformasi struktural yang sulit namun esensial sering tertunda, sementara ekonomi terus berjalan di atas sokongan eksternal tanpa akuntabilitas domestik yang optimal.
Para donor internasional pun, yang cenderung mengutamakan kepentingan strategis mereka, sering kali tidak memberikan tekanan yang cukup terkait efektivitas penggunaan bantuan tersebut, sehingga memperkuat dominasi elite domestik dalam mengelola perekonomian.
Dampak dari kondisi ini terlihat nyata. Sebagian besar sumber daya terserap ke sektor yang kurang produktif, tingkat penghindaran pajak tinggi, dan ekonomi informal berkembang pesat tanpa pengawasan yang memadai. Alhasil, pertumbuhan ekonomi Pakistan banyak ditopang oleh konsumsi kelompok tertentu serta permintaan berbasis impor, bukan oleh inovasi maupun diversifikasi sektor industri.
Ini bertumpu pada keyakinan bahwa nilai strategis negara akan senantiasa menjamin aliran bantuan, meskipun arah geopolitik global bisa saja berubah.
Utang Pakistan
Narasi bahwa Pakistan “terlalu penting untuk diabaikan” atau “terlalu strategis untuk ditinggalkan” pun terus mempengaruhi pengambilan kebijakan. Namun, indikator ekonomi dasar menunjukkan konsekuensi dari pendekatan ini.
Per Juni 2023, utang luar negeri Pakistan tercatat sebesar USD 124,3 miliar—angka yang cukup besar untuk ukuran ekonomi dengan tingkat produktivitas relatif rendah. Dalam berbagai indikator pembangunan berkelanjutan, mulai dari kapasitas industri, kualitas infrastruktur sosial, pengelolaan fiskal, hingga pembangunan sumber daya manusia, Pakistan masih menghadapi tantangan yang signifikan.
Gambaran ekonomi Pakistan pada 2025 menegaskan persoalan tersebut. Pertumbuhan PDB riil hanya mencapai 2,68%, sementara tingkat pengangguran masih berada di kisaran 8% dengan sekitar 6,8 juta orang belum mendapatkan pekerjaan. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang hanya 52,2% juga menunjukkan hampir separuh penduduk usia produktif belum terlibat dalam sektor formal, yang tentunya menjadi catatan penting bagi negara yang tengah berupaya mengejar pembangunan.
Masalah struktural lain juga tampak jelas: basis pajak yang sempit akibat tingginya penghindaran pajak serta dominasi ekonomi informal yang terus menggerus pendapatan negara. Meskipun reformasi tarif energi mulai diimplementasikan, volatilitas harga energi masih menjadi tantangan bagi industri maupun rumah tangga.
Peningkatan Investasi Asing
Upaya privatisasi dan peningkatan investasi asing juga berjalan lambat, dengan kepercayaan investor yang baru perlahan pulih meskipun peringkat kredit menunjukkan sedikit perbaikan.
Pada akhirnya, mengandalkan semata-mata nilai strategis untuk menopang perekonomian justru berpotensi menahan langkah Pakistan menuju kemandirian yang berkelanjutan. Tanpa pergeseran paradigma yang lebih menekankan pembangunan domestik dan penguatan institusi, Pakistan berisiko terjebak dalam siklus bantuan jangka pendek yang kurang menguntungkan dalam jangka panjang.
Dalam konteks global yang terus berubah, beban utang tinggi juga mulai membatasi ruang gerak Pakistan dalam kebijakan luar negeri, membuatnya lebih sering bersikap reaktif ketimbang proaktif. Sementara itu, lemahnya diversifikasi ekspor dan institusi domestik yang belum solid memperlihatkan bahwa ketahanan ekonomi Pakistan masih menghadapi ujian serius.
Geografi memang membuka peluang, tetapi sejauh mana Pakistan dapat memanfaatkan peluang tersebut akan sangat bergantung pada kemampuannya membangun ekonomi yang kuat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Inilah tantangan sekaligus kesempatan bagi Pakistan untuk mengarahkan fokus pada pembangunan berkelanjutan yang berpijak pada kekuatan internal.