Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah dalam hal ini Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon untuk mencermati proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Ia mengingatkan agar proyek itu tidak merugikan pihak mana pun.
"Kita harus sama-sama menghargai dan menghormati bahwa penulisan sejarah itu harus dilaksanakan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atau dihilangkan jejak sejarahnya," ujar Puan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Advertisement
Puan meminta Fadli Zon saling menghormati berbagai pihak dalam penulisan ulang sejarah.
"Jadi, saling menghormatilah terkait dengan hal itu. Ya saling menghormati dan menghargai," kata dia.
Sebelumnya, Menbud Fadli Zon bersama jajarannya, melakukan rapat bersama dengan Komisi X DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu 2 Juli 2025.
Dalam kesempatan itu, dia menyebut penulisan sejarah Indonesia yang kemudian akan menjadi draf buku sejarah yang baru, tak akan mendetailkan peristiwa Mei 1998.
"Memang buku sejarah ini tidak membahas Mei 1998, itu hanya snapshot karena hanya kecil, era reformasi yang tidak ditulis itu," kata Fadli Zon.
Politikus Gerindra ini menegaskan, penulisan ulang sejarah Indonesia hanya akan memuat gambaran secara umum dan tidak mendetail, termasuk saat 1998. Ia mempersilahkan pihak yang keberatan untuk menulis secara detail dan mandiri.
"Sejarah kita yang kita tulis itu bukan secara detail. Kalau mau detail, itu harus bikin sendiri-sendiri. Ini adalah secara umum," jelas Fadli Zon.
"Jadi enggak ada yang aneh-aneh ya menurut saya," sambungnya.
Rapat DPR dengan Fadli Zon Digeruduk Aktivis Tolak Pemutihan Sejarah
Aksi protes terjadi saat Rapat Kerja (Raker) antara Komisi X DPR RI dengan Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Mulanya, Fadli Zon sedang menjawab hujan pertanyaan dari para anggota Komisi X DPR RI terkait statement tidak ada pemerkosaan massal di peristiwa Mei 1998.
Tiba-tiba dari arah balkon ruang rapat, sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menggeruduk dan mengunterupsi rapat sembari membentangkan spanduk bertuliskan hentikan proyek penulisan ulang sejarah.
"Hentikan pemutihan sejarah. Dengarkan suara korban," teriak para aktivis itu.
"Tolak gelar pahlawan Soeharto. Tuntaskan Pelanggaran Berat HAM," teriak aktivis yang lain.
Teriakan aktivis membuat rapat sempat terhenti beberapa saat. Fadli hanya terdiam sembari melihat spanduk yang berada di atas ruang rapat.
Usai meneriakan tuntutan, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian meminta para aktivis untuk berhenti.
"Saya rasa cukup ya, cukup. Tolong kembali ke tempat masing-masing. Ya silakan kembali ke tempat masing-masing. Pamdal tolong diamankan," kata Lalu.
Usai rapat, Fadli Zon mengaku biasa saja menyikapi protes tersebut. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat tersebut merupakan bagian dari aspirasi.
"Ya biasa lah, saya juga dulu pernah begitu. Menurut saya aspirasi," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Menurut dia, banyak isu yang disuarakan oleh koalisi. Tidak hanya soal pemutihan sejarah, tapi juga soal gelar pahlawan untuk Presiden kedua RI Soeharto.
"Kan tadi isunya bukan itu. Tentang Pak Harto apalah. Biasa ajalah, aspirasi ya," ujarnya