Kemenko PM: Kolaborasi BUMDes dan Koperasi Merah Putih Cara Jawab Dinamika Perubahan

Kolaborasi dua entitas yaitu ekonomi dan desa bernilai strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan dan inklusif.

oleh Muhammad Radityo PriyasmoroDiperbarui 20 Juni 2025, 16:13 WIB
Ilustrasi Koperasi (freepik)

Liputan6.com, Jakarta - Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Prof. Abdul Haris mewakili Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), menilai kolaborasi merupakan kunci keberhasilan di era yang penuh dengan dinamika dan perubahan yang tidak dapat diprediksi saat ini.

Hal itu disampaikan saat membuka dan memberikan arahan dalam Seminar Nasional bertajuk “Optimalisasi Kelembagaan Ekonomi Desa Menuju Masyarakat Berdaya” di Balai Sidang Universitas Indonesia.

Menurut dia, kolaborasi dua entitas yaitu ekonomi dan desa bernilai strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan dan inklusif.

"Apalagi Koperasi Desa telah mendapatkan dukungan langsung dari Presiden Prabowo, dan BUMDes telah bekerja selama 10 tahun di lebih dari 68.000 desa. Tentu kolaborasi ini tidak hanya menghasilan kinerja akumulatif, tetapi diharapkan menjadikan kinerja yang eksponensial," kata Prof. Abdul seperti dikutip Jumat (20/6/2025).

Prof. Abdul mencatat, Kementerian Pemberdayaan Masyarakat menekankan, dengan karakteristik BUMDes dan Koperasi Merah Putih yang bersifat pemberdayaan Masyarakat yang memungkinkan inklusifitas dari akar rumput terbawah.

“Untuk menguatkan kolaborasi perlu pendampingan dari multi pihak yang dapat meningkatkan kapasitas kedua entitas ekonomi tersebut. Perguruan tinggi dapat memberikan dukungan berupa pengembangan kapasitas untuk penerapan ilmu-ilmu terbarunya, melalui berbagai pelatihan, kuliah kerja nyata, penelitian serta pendampingan” imbuh dia.

Bersama pihak swasta dan BUMN, lanjut Prof. Abdul, maka akses pendanaan dan keterampilan mengelola keuangan yang terstandar, dapat membantu mengakselerasi peningkatan produktifitas BUMDes maupun KOPDes.

"Maka memjad penting mendorong kelembagaan ekonomi desa agar lebih adaptif terhadap disrupsi digital, perubahan iklim, serta tren ekonomi hijau," jelas dia.

Namun di sisi lain, Prof Abdul melihat dalam berbagai praktik baik dan inovasi ditampilkan dalam sesi panel, termasuk skema pembiayaan dari bank nasional, model pendampingan komunitas dunia usaha, hingga program One Village One CEO dari IPB.

 

Seminar

Sebagai informasi, acara seminar diawali dengan welcoming speech dari Rektor Universitas Indonesia, diikuti oleh arahan kebijakan dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, serta paparan dari pejabat tinggi kementerian dan praktisi pembangunan desa.

Seminar diikuti berbagai narasumber yang berasal dari berbagai lembaga, antara lain Kemenko PM, Kementerian Desa PDT, Kementerian Koperasi, Bank Mandiri, BRI, IPB University, dan Pertamina Foundation serta Pemerhati BUMDes.

Diketahui, seminar digagas sebagai respon atas tantangan dalam penguatan Lembaga ekonomi desa, khususnya melalui sinergi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan inisiatif Koperasi Merah Putih.

Seminar ini diikuti lebih dari 850 peserta dari seluruh Indonesia, yang terdiri dari kepala desa, pengelola BUMDes dan koperasi desa, pejabat dinas PMD dan koperasi, akademisi, serta mitra pembangunan.

Seminar merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Universitas Indonesia, dan IPB University, yang diharapkan menjadi tonggak penting dalam mendorong desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Infografis Journal_Fakta Tren Istilah Healing Bagi Pengguna Media Sosial (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya