Pemprov Jakarta Siap Berkolaborasi dengan Jabar Atasi Kerusakan Jalan di Parung Panjang

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar).

oleh Tim NewsDiterbitkan 19 Juni 2025, 05:05 WIB
Namun kebijakan tersebut dikecualikan untuk para ASN Jakarta yang sedang sakit, hamil (mengandung), disabilitas serta petugas lapangan yang membutuhkan mobilitas tertentu. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar). Hal ini merespons pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang menyinggung soal kerusakan jalan di Parung Panjang akibat distribusi material pembangunan ke Jakarta.

“Pokoknya kalau kolaborasi, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dengan siapa saja siap,” ujar Pramono di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (17/6/2025).

Sebelumnya, dalam Rapat Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/6), Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa Pemprov Jabar tidak bisa menangani sendiri perbaikan infrastruktur di Parung Panjang, Kabupaten Bogor.

Menurut Dedi, dibutuhkan anggaran sekitar Rp1,2 triliun untuk membangun ulang kawasan tersebut secara menyeluruh.

"Baru tahun ini pemerintah provinsi turun tangan. Kalau dibuat jalan bermutu itu memerlukan Rp 1,2 triliun. Tetapi tidak mungkin Jawa Barat Rp 1,2 triliun untuk recovery (memulihkan) satu kecamatan, karena kita sangat luas kecamatannya lebih dari 600 kecamatan,” ujar Dedi.

 

 

Kawasan Hulu

Pengendara sepeda motor melintas di antara truk yang terjebak kemacetan di Jalan Raya Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (9/12/2023). Kemacetan terjadi imbas dari sejumlah sopir truk yang berunjuk rasa terkait jam operasional truk tambang di depan Kecamatan Parung Panjang pada Jumat (8/12) malam. (merdeka.com/Arie Basuki)

Dedi menyebut Parung Panjang selama ini menjadi kawasan hulu yang memasok material bangunan untuk proyek-proyek besar di Jakarta dan Tangerang.

Namun, dampak distribusi material tersebut menyebabkan infrastruktur rusak parah dan warga sekitar menderita, salah satunya terkena Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Dedi juga menilai, perlu ada kesadaran kolektif dari daerah penerima manfaat, khususnya Jakarta dan Banten, untuk ikut bertanggung jawab membenahi kerusakan yang ditimbulkan akibat pertumbuhan ekonomi di wilayah mereka.

"Harus ada yang dibicarakan dengan Tangerang dengan DKI, pertumbuhan pembangunan yang terjadi di Jakarta yang melahirkan multiplier effect (efek berlipat) dan lahirnya orang-orang kaya baru di bidang properti, itu melahirkan kemiskinan dan residu pembangunan penderitaan bagi rakyat Jabar, harus ada recovery yang dilakukan secara bersama," kata Dedi.

 

Infografis Mimpi Jakarta Bebas Tawuran. (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya