Liputan6.com, Phnom Penh - Latihan militer gabungan terbesar antara Kamboja dan Tiongkok menjadi sinyal kuat bahwa Phnom Penh kian meninggalkan kebijakan netralitasnya dan bergerak lebih dekat ke orbit geopolitik Beijing.
Di tengah dinamika kawasan yang terus berubah, manuver ini menyoroti hubungan militer dan ekonomi yang semakin erat antara kedua negara, dikutip dari laman Thehongkongpost, Sabtu (14/6/2025).
Advertisement
Latihan tahunan bertajuk Golden Dragon ini diikuti oleh hampir 900 personel militer Tiongkok dan lebih dari 1.300 tentara Kamboja. Kegiatan ini menampilkan berbagai perlengkapan canggih milik Tiongkok, termasuk kendaraan lapis baja, helikopter, kapal perang, drone pengintai, hingga anjing tempur robotik—menandakan peningkatan signifikan dari latihan sebelumnya, baik dari segi skala maupun teknologi.
Menurut Juru Bicara Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja (RCAF), Thong Solimo, latihan tahun ini mencerminkan kolaborasi pertahanan yang semakin dalam antara Phnom Penh dan Beijing.
Kapal perang Tiongkok Changbai Shan dilaporkan merapat di Pangkalan Angkatan Laut Ream—yang baru saja direnovasi—membawa peralatan militer untuk latihan. Pangkalan ini menjadi sorotan karena dikhawatirkan akan menjadi pijakan strategis pertama Tiongkok di Asia Tenggara.
Kamboja juga dikabarkan akan menerima dua kapal perang dari Tiongkok sebagai bagian dari kerja sama pertahanan jangka panjang. Latihan ini bertepatan dengan kunjungan Presiden Xi Jinping ke Kamboja pada April lalu, yang bertujuan memperkuat hubungan diplomatik dan militer kedua negara.
Pertama Kali Digelar Tahun 2016
Sejak latihan Golden Dragon pertama kali digelar pada 2016, arah kebijakan luar negeri Kamboja menunjukkan pergeseran. Pada 2017, Phnom Penh menghentikan latihan militer Angkor Sentinel yang selama tujuh tahun dilakukan bersama Amerika Serikat. Langkah ini mempertegas penarikan diri dari kerja sama pertahanan dengan Barat dan memperlihatkan kecenderungan beraliansi dengan Tiongkok.
Pergeseran ini bukan hanya terjadi di bidang militer. Kamboja menjadi bagian aktif dalam Prakarsa Sabuk dan Jalan (BRI) serta menyatakan dukungan pada kebijakan “Satu Tiongkok”.
Bahkan, Phnom Penh kerap menghalangi upaya ASEAN dalam mengkritisi klaim teritorial Beijing di Laut Cina Selatan—sikap yang menunjukkan keberpihakan strategis yang semakin jelas.
Secara ekonomi, Kamboja sangat bergantung pada Tiongkok. Lebih dari 35% utang luar negerinya berasal dari Beijing. Investasi miliaran dolar mengalir ke proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan kawasan properti, yang memperdalam ketergantungan Kamboja terhadap Tiongkok. Ketergantungan ini meluas ke ranah politik, terlebih sejak Tiongkok mendukung pemerintahan Hun Sen saat menghadapi tekanan internasional atas pelanggaran hak asasi manusia dan pembubaran partai oposisi CNRP pada 2017.
Sanksi dari Negara Barat
Sementara negara-negara Barat menjatuhkan sanksi, Beijing justru menyalurkan bantuan finansial tambahan—sebuah strategi yang semakin mempererat cengkeraman pengaruh Tiongkok di kawasan. Para analis khawatir bahwa hubungan militer yang semakin erat ini akan mempersempit ruang gerak Kamboja dalam menjaga kedaulatan kebijakan luar negerinya.
Pangkalan Ream kini menjadi simbol kekhawatiran itu. Meski Phnom Penh membantah akan digunakan Tiongkok sebagai pangkalan militer permanen, citra satelit dan laporan investigasi mengindikasikan sebaliknya—membuka bab baru dalam kompetisi pengaruh antara Barat dan Tiongkok di Asia Tenggara.
Dengan latihan militer yang makin intensif, keterlibatan Tiongkok yang semakin dalam, dan hilangnya kemitraan strategis dengan Barat, Kamboja tampaknya telah memilih jalur baru yang menjadikannya bagian penting dari strategi regional Beijing.