Wacana Gaji Warga Jakarta Rp 10 Juta, Layak atau Tidak?

Pemberian gaji dalam jumlah besar dinilai tidak menjadi masalah selama diimbangi dengan peningkatan produktivitas.

oleh Tira SantiaDiterbitkan 14 Mei 2025, 14:15 WIB
Head of Macroeconomics and Market Research Permata Bank Faisal Rachman ditemui di Kantor Permata Bank, Jakarta, Rabu (14/5/2025). (Tira/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, menyatakan keyakinannya mampu memberikan gaji sebesar Rp 10 juta per kepala keluarga di Jakarta jika dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal itu menurutnya bisa dilakukan dengan memanfaatkan besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta.

Pernyataan tersebut menuai tanggapan dari kalangan ekonom, salah satunya dari Head of Macroeconomics and Market Research Permata Bank Faisal Rachman.

Faisal mengatakan, pemberian gaji dalam jumlah besar dinilai tidak menjadi masalah selama diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pengeluaran daerah menjadi kunci utama dalam kebijakan semacam itu.

“Dari sisi kami melihatnya bahwa, kenaikan gaji harus dibarengi dengan produktivitas. Selama produktivitasnya bisa naik lebih tinggi daripada kenaikan gaji, itu memang tidak jadi masalah. Jadi memang yang harus ditanyakan adalah, kenaikan gaji itu programnya apa?,” kata Faisal saat ditemui di Kantor Permata Bank, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Menurutnya, penilaian terhadap realisasi program semacam ini harus mempertimbangkan banyak faktor, termasuk efektivitas program dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

 

Diperlukan Kebijakan yang Tepat

Head of Macroeconomics and Market Research Permata Bank Faisal Rachman ditemui di Kantor Permata Bank, Jakarta, Rabu (14/5/2025). (Tira/Liputan6.com) 

Faisal mengatakan jika kebijakan yang diterapkan mampu mempercepat laju pertumbuhan lebih tinggi dari beban kenaikan gaji, maka kebijakan tersebut bisa dianggap berkelanjutan.

“Apakah memang diiringi oleh program-program yang memang dapat mengacelerate growth. Kalau memang program atau kebijakan bisa mengacelerate growth, ada kenaikan gaji, ya nggak apa-apa,” ujarnya.

 

Harus dibarengi dengan Kebijakan yang kuat

Lebih lanjut, kata Faisal, realisasi kebijakan ini bergantung pada berbagai faktor, termasuk kondisi fiskal, efektivitas program, serta keyakinan bahwa langkah tersebut akan memberikan dorongan nyata terhadap ekonomi daerah. Tanpa landasan dan strategi yang jelas, kebijakan seperti ini dapat menimbulkan beban fiskal yang signifikan.

“Tetapi apakah itu realistis atau nggak, itu memang dilihat kondisi berbagai macam faktor ya. Tetapi kalau memang bisa memberikan keyakinan bahwa, memang kebijakannya itu dapat mengacelerate growth lebih tinggi daripada kenaikan gajinya, itu memang tidak jadi masalah,” pungkasnya.

 

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya