Pemberantasan Truk ODOL Picu Inflasi? Begini Faktanya

Ekonom Universitas Pasundam, Acuviarta Kartabi tak sepakat jika penghapusan truk bermuatan berlebih atau Over Dimension and Over Load (ODOL) bisa mengerek tingkat inflasi. Namun, perlu ada efisiensi dari distribusi barang.

oleh Arief Rahman HDiterbitkan 09 Mei 2025, 11:30 WIB
Sejatinya, pemerintah sudah sejak lama memberi perhatian pada keberadaan truk ODOL. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Ekonom Universitas Pasundam, Acuviarta Kartabi tak sepakat jika penghapusan truk bermuatan berlebih atau Over Dimension and Over Load (ODOL) bisa mengerek tingkat inflasi. Namun, perlu ada efisiensi dari distribusi barang.

Anggapan penghapusan truk ODOL menyebabkan inflasi dikatakan timbul dari kenaikan ongkos logistik. Pasalnya, ketika suatu muatan truk dikurangi ke jumlah semestinya, maka jumlah pengirimannya bisa bertambah, artinya ongkos yang harus dikeluarkan juga ikut bertambah.

Acuviarta dengan tegas menolak hitungan tersebut. Tapi, ada aspek biaya logistik yang lebih luas, tak sebatas muatan truk.

"Saya tampaknya enggak setuju kalau kemudian truk kalau membawa dalam kapasitas yang semestinya itu dianggap akan menaikan inflasi, enggak dong," ungkap Acuviarta saat berbincang dengan Liputan6.com, Kamis (8/5/2025).

Dia juga melihat persoalan lainnya berkaitan dengan biaya logistik yang masih terlalu mahal. Dalam hitungannya, biaya logistik Jakarta-Padang lebih mahal dibandingkan Jakarta-Singapura.

"Sebenarnya fenomena harga biaya logistik kita yang mahal itu yang menjadi persoalan, dan bukan hanya persoalan karena kapasitas truk, ya begitu ya. Karena kemacetan, karena bahan bakar, karena pungli, kan gitu ya, banyak faktornya, bukan hanya karena kapasitas," tuturnya.

 

 

Sepakat Berantas Truk ODOL

Sejumlah truk melintasi ruas jalan tol Tangerang-Jakarta, Kota Tangerang, Banten, Rabu (2/3/2022). Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan pemberlakuan penuh kebijakan bebas truk kelebihan muatan (over dimension overload/ODOL) diundur menjadi tahun 2025. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Dia menyatakan sepakat dengan rencana pemerintah untuk memberantas truk ODOL. Namun, dia juga meminta perlu ada pengurangan biaya logistik dan beban distribusi.

Ketika truk ODOL berkurang, maka frekuensi dan jumlah kendaraan angkutan akan bertambah. Acuviarta menyarankan biaya logistik tadi harus dikurangi agar distribusi barang tetap efisien.

"Yang penting bahwa di dalam logistik itu juga harus ada upaya untuk meningkatkan efisiensi, bukan hanya jumlah muatan. Saya kira enggak ada masalah jumlah muatan diturunkan sesuai kapasitas. Tetapi tadi, kelancaran aktivitas, kemudian (memberantas) pungli, kondisi kendaraan, mungkin harga bahan bakar," tuturnya.

 

Perlu Insentif ke Pelaku Usaha

Sejumlah truk melintasi ruas jalan tol Tangerang-Jakarta, Kota Tangerang, Banten, Rabu (2/3/2022). Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan pemberlakuan penuh kebijakan bebas truk kelebihan muatan (over dimension overload/ODOL) diundur menjadi tahun 2025. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Lebih lanjut, Acuviarta meminta pemerintah mengalokasikan insentif tambahan untuk pelaku usaha agar mau beralih dari pengangkutan dengan truk ODOL.

Misalnya, insentif pajak hingga biaya bahan bakar kendaraan. Harapannya, pengurangan biaya tersebut bisa memudahkan pelaku usaha.

"Prinsipnya kan kita mengefisientikan, mengurangi beban para pelaku usaha. Sehingga dia bisa investasi untuk menambah jumlah kendaraan," ucapnya.

"Dan kemudian ya harus dijamin di jalan itu tidak ada pungli," tegas dia.

 

Infografis Target Truk Obesitas ODOL Tak Lagi Mengaspal 2026. (Liputan6.com/Gotri/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya