Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menyatakan dukungannya terhadap penerapan kebijakan jalanan bebas angkutan berlebih muatan (Over Dimension Over Load/ODOL) alias Zero ODOL. Menurut dia, penerapan kebijakan tersebut tak perlu menunggu hingga 2026 mendatang, artinya lebih cepat lebih baik.
“Jadi menurut saya memang saya sepakat, kalau bisa lebih cepat lebih baik ditertibkan ODOL ini. Bagi pengusaha yang bergerak di bidang angkutan ini, kalau mau untung ya jangan nyusahin gitu loh. Ya kalau untung ya untung dengan cara benar, jangan nyusahin kita semua. Zero ODOL ini lebih cepat lebih baik,” kata Lasarus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Advertisement
Menurut Lasarus, Komisi V DPR sudah sejak lama menyuarakan zero ODOL dan penguatan aturan terkait angkutan truk.
“Bahkan saya sudah menginisiasikan, kami komisi minta supaya penguatan regulasinya juga. ODOL ini agak sulit diatasi karena memang ada lintas kementerian. Makanya kalau menurut saya melihat masalah ini harus komperhensif ya, mulai dari regulasinya harus diperbaiki,” ujarnya.
Saat ini, kata dia, bola berada di kaki pemerintah, apakah benar mau serius menertibkan ODOL atau tidak.
“Nah sekarang kalau mau ditertibkan mau enggak pemerintah tertibkan. Kita udah tahu kok dampak masalahnya. Udah banyak kejadian, kecelakaan, kemudian jalanan kita hancur. Saya mau kasih tahu ya, daya dukung jalan nasional kita itu hanya 13 ton. Oke. Kami pernah mengajukan uji petik sampai menemukan 50 ton di jalan,” kata Lasarus memungkasi.
Prabowo Dukung Zero ODOL Diterapkan Secepatnya
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyatakan, pihaknya telah meminta kebijakan jalanan bebas angkutan berlebih muatan (Over Dimension Over Load/ODOL) alias Zero ODOL dipercepat dari semula 2026 menjadi 2025.
“Terkait dengan kecelakaan, rata-rata selalu melibatkan odol. Hampir 70 persen kita diakibatkan oleh odol. Karw a situasinya sudah darurat emergencynya cukup tinggi kita meminta supaya tidak usah menunggu samapai tahun 2026. Kita berharap bahkan akhir tahun 2025 sudah harus zero,” kata Huda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Menurut Huda, pihaknya sudah bertemu Presiden Prabowo Subianto terkait permasalahan ODOL. Da mengklaim, Prabowo setuju bahwa zero ODOL harus secepatnya diterapkan.
“Pak presiden setuju, bahwa menyangkut soal Odol ini harus secepatnya, kemudian semua jalan baik tol maupun non-tol tidak terjadi lagi Odol ini beroperasi,” pungkasnya.
AHY Targetkan Zero ODOL Efektif di 2026
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan kebijakan jalanan bebas angkutan berlebih muatan (Over Dimension Over Load/ODOL), alias Zero ODOL mulai berlaku efektif pada 2026.
Hal itu dikemukakan Menko AHY usai menggelar rapat kerja bersama sejumlah pejabat dari instansi terkait di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
"Kita tadi targetkan tahun depan, efektifnya 2026. Karena kita, sekali lagi, tidak bisa hanya satu pertemuan, dua pertemuan, ini kita akan melibatkan secara utuh semuanya," ungkap Menko AHY.