Liputan6.com, Jakarta Polri menggelar Operasi Kepolisian Kewilayahan Serentak mulai Kamis, 1 Mei 2025. Operasi besar tersebut menyasar kepada praktik premanisme yang semakin marak dan meresahkan masyarakat, serta berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan, langkah itu tertuang dalam Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, yang ditujukan kepada seluruh jajaran Polda dan Polres di seluruh Indonesia.
Advertisement
Trunoyudo menegaskan, operasi tersebut menjadi komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
"Polri berkomitmen memberantas aksi premanisme yang selama ini menjadi keresahan masyarakat dan berpotensi menghambat investasi. Operasi ini bertujuan menindak tegas pelaku dan mengungkap jaringan pelaku premanisme secara menyeluruh," tutur Trunoyudo dalam keterangannya, Selasa (6/5/2025).
Dia menyebut, operasi berantas premanisme dilakukan dengan pendekatan penegakan hukum yang didukung kegiatan intelijen, preemtif, dan preventif. Adapun jenis kejahatan yang menjadi fokus penindakan mencakup pemerasan, pungutan liar, pengancaman, intimidasi, pengeroyokan, hingga penganiayaan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.
"Premanisme dalam bentuk apa pun yang mengganggu ketertiban masyarakat dan iklim usaha akan ditindak tegas," jelas Trunoyudo.
Lebih lanjut, Polri akan menjalin sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan operasi berantas preman.
Koordinasi lintas sektor dinilai krusial untuk menjamin keberhasilan operasi dan menciptakan stabilitas jangka panjang.
"Ini adalah bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan kepastian hukum, terutama bagi para pelaku usaha di Indonesia," Trunoyudo menandaskan.
Ormas yang Suka Memalak Masyarakat Jadi Perhatian Presiden
Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menyebut masalah organisasi masyarakat (ormas) yang disebut meresahkan masyarakat turut menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.
Dudung menyebut ormas-ormas sebaiknya mendukung agenda-agenda pembangunan pemerintah, dan bersinergi dengan lembaga-lembaga pemerintah.
"Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan masalah ormas. (Presiden menekankan) ormas yang tertib, yang kemudian tidak mengganggu, apalagi memalak, dan sebagainya. Presiden sudah menekankan seperti itu," kata Dudung menjawab pertanyaan wartawan terkait kehadiran ormas saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5) malam, seperti dilansir Antara.
Presiden Prabowo menyampaikan sikapnya mengenai ormas saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin sore.
"Jadi, kalau misalnya ada ormas, silakan bersinergi dengan pemerintah, memberikan masukan, dan mendorong (agenda) pembangunan pemerintah itu sendiri," sambung Dudung.
Sahroni DPR: Negara Tidak Boleh Tunduk dengan Preman Berkedok Ormas
Keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) sekarang ini kian menjadi sorotan. Perilaku para anggota sejumlah ormas kian meresahkan masyarakat. Mereka seperti preman berkedok ormas.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menjadi salah satu pihak yang menyoroti aksi ormas belakangan ini. Dia meminta negara bisa bersikap tegas dan tidak takut dengan ormas yang meresahkan masyarakat.
"Negara tidak boleh didikte, kalah, dan tunduk kepada siapa pun, apalagi sama para preman berkedok ormas ini. Dan ormas ini tidak berhak melakukan penyegelan, menyerang, atau melakukan penegakan hukum dalam bentuk apa pun. Semua itu kewenangannya aparat penegak hukum, bukan ormas," kata Sahroni dalam keterangannya, Senin (5/5/2025).
Politikus NasDem ini pun meminta setiap ormas berkoordinasi dengan pihak kepolisian ketika menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk apa pun.
"Kalaupun ormas ingin melakukan kegiatan-kegiatan kamtibmas, itu wajib di bawah koordinasi dan arahan dari pihak kepolisian. Tidak boleh asal bergerak, seakan-akan menjadi representasi negara dalam menegakkan hukum. Enggak ada ceritanya ormas itu jadi penegak hukum," ungkap Sahroni.
Dia pun meminta masyarakat tidak takut melaporkan ormas yang bertindak semena-mena. "Jadi masyarakat jangan takut laporkan ormas yang bertindak semena-mena, apalagi kriminal. Nanti polisi yang akan menindak tegas mereka semua," pungkasnya.