Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan telah menerima permohonan dari Muhammadiyah terkait perubahan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik organisasi tersebut menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan permohonan tersebut bukanlah pendirian bank baru, melainkan proses konversi dari BPR konvensional menjadi BPR Syariah.
Advertisement
"OJK telah menerima permohonan perubahan kegiatan usaha BPR milik Muhammadiyah menjadi BPR Syariah (bukan pendirian bank baru)," KATA Dian dikutip dari jawaban tertulisnya, Senin (5/5/2025).
Dian menjelaskan, OJK saat ini tengah berkoordinasi dengan pemilik dan jajaran direksi BPR terkait untuk melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam proses konversi tersebut.
"OJK telah berkoordinasi dengan Pemilik dan Direksi BPR dimaksud untuk melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk proses konversi," jelasnya.
Selain itu, OJK juga meminta agar pihak BPR menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memadai untuk operasional sebagai BPR Syariah, termasuk di level direksi, komisaris, dewan pengawas syariah, hingga pegawai operasional.
OJK: Perbankan RI Aman dari Gejolak Valas Dampak Kebijakan Trump
Sebelumnya, Dian Ediana Rae, mengungkapkan bahwa kebijakan perdagangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berdampak pada sektor keuangan global, termasuk sektor perbankan Indonesia, khususnya dari sisi valuta asing (valas).
Meningkatnya tarif impor AS menciptakan ketidakpastian ekonomi global yang turut memicu fluktuasi nilai tukar dan berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.
"Dampak dari kebijakan Trump memang perlu terus kita pantau bersama, utamanya karena meningkatnya tarif impor AS akan berdampak pada perdagangan global dan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.Ketidakpastian kebijakan global ini juga mempengaruhi fluktuasi nilai tukar, yang nantinya juga akan berpengaruh pada nilai aset dan kewajiban bank," jelas Dian dalam jawaban tertulisnya, Selasa, 29 April 2025.
Kinerja Perbankan
Meski demikian, hingga posisi Februari 2025, industri perbankan tercatat memiliki kinerja yang baik, tercermin dari Posisi Devisa Neto (PDN) berada pada level 1,55%, jauh di bawah threshold 20%. Hal ini mencerminkan eksposur langsung bank terhadap risiko nilai tukar yang masih relatif kecil, sehingga dampak depresiasi rupiah terhadap neraca bank cukup terbatas.
Dari sisi kredit valas, umumnya kredit yang diberikan dalam valas merupakan produk/kegiatan berbasis ekspor yang juga memiliki basis penerimaan dalam bentuk valas (naturally hedged).
Selanjutnya, PDN bank juga berada dalam posisi long, yang artinya eksposur langsung bank dalam bentuk valuta asing di sisi kredit dan surat berharga yang dimiliki justru akan meningkatkan nilai aset bank saat terjadi depresiasi rupiah, sehingga berdampak pada meningkatnya profitabilitas bank.
"Dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan kredit valas juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK valas yaitu masing-masing sebesar 16,30% yoy dan 7,09% yoy, sehingga LDR valas meningkat menjadi 81,43% (Feb ’25) dari 74,98% (Feb’24)," ujarnya.
Likuiditas Industri Perbankan
Dari sisi likuiditas, industri perbankan dinilai masih sangat memadai dengan rasio Liquidity Coverage Ratio (LCR) sebesar 210,14%. Sementara LDR secara keseluruhan berada di angka 87,67%, dengan pertumbuhan kredit sebesar 10,30% (yoy) dan pertumbuhan DPK sebesar 5,75% (yoy).
Non-Performing Loan (NPL) juga masih terkendali pada level 2,22%, sedangkan rasio kecukupan modal (CAR) tercatat tinggi, yakni 26,98%. Menurutnya, ketidakpastian ekonomi global yang antara lain dipengaruhi oleh kebijakan tarif Presiden Trump serta terganggunya rantai pasok produksi secara internasional, telah memberikan tekanan tersendiri terhadap stabilitas perekonomian global.
"Kondisi ini turut memengaruhi persepsi investor terhadap perekonomian Indonesia, yang tercermin dalam pergerakan volatilitas nilai tukar," ujar Dian. Meski demikian, kondisi ini juga menjadi momentum bagi penguatan koordinasi kebijakan untuk meningkatkan daya saing dan menjaga stabilitas makroekonomi nasional.