Liputan6.com, Jakarta Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi telah mengumpulkan ribuan kepala desa di seluruh wilayahnya untuk mengikuti sekolah anti korupsi di Semarang.
Dia pun menuturkan, Sekolah Anti Korupsi dengan tagline "Ngopeni Nglakoni Desa Tanpo Korupsi" yang berlangsung di GOR Indoor Kompleks Stadion Jatidiri Kota Semarang, pada Selasa 29 April 2025 itu bertujuan agar setiap kepala desa mampu mengelola dana swakelola dengan baik dan benar.
Advertisement
Adapun dalam acara tersebut mengundang Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pembicara utama. Kemudian ada Dirkrimsus Polda Jateng, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jateng, dan Jaksa Fungsional Kejati Jateng. Sementara itu sebagai moderator adalah Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jateng.
"Jadi kita tidak ingin dalam membangun desa, para kepala desa itu tidak tahu namanya dana swakelola bentuknya kayak apa. Jangan sampai oleh oknum-oknum pada saat transfer daerah kita berikan, mereka tidak tahu arahnya ke mana, sehingga saya undanglah KPK, Ombudsman, Dirkrimsus, Kejaksaan," kata Ahmad Luthfi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Dia berharap, dengan hal ini, kepala desa mampu menggunakan dananya dengan tepat sasaran. "Sehingga kepala desa mampu menerima dana berikut penggunaannya," ungkapnya.
Menurut Ahmad Luthi, sekolah anti korupsi dibutuhkan agar para kepala desa di Jateng juga paham pencegahan korupsi yang rawan terjadi dalam pengelolaan dana desa.
"Bagaimana kepala desa mempunyai pengetahuan terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Minimal dia akan malu kalau itu salah," kata dia.
Gubernur Ahmad Luthfi Kumpulkan 7.810 Kades
Sebanyak 7.810 kepala desa di seluruh Jawa Tengah akan berkumpul di Kota Semarang, untuk mengikuti sekolah anti korupsi yang diwajibkan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.
Sekolah Anti Korupsi dengan tagline "Ngopeni Nglakoni Desa Tanpo Korupsi" itu berlangsung di GOR Indoor Kompleks Stadion Jatidiri Kota Semarang, pada Selasa 29 April 2025.
Ahmad Luthfi mengatakan, kegiatan itu penting bagi orang nomor satu di desa, di seluruh Jawa Tengah. Dalam memimpin desa, mereka wajib mengetahui aturan-aturan pokok, sehingga tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.
"Kita akan kumpulkan Kades. Ini sebagai upaya preventif dan pre-emtif terkait tindak pidana korupsi," kata Ahmad Luthfi, Senin (28/4/2025).
Dalam acara tersebut, seluruh kades akan diberikan pembekalan pembangunan, khususnya di pedesaan. Sehingga, anggaran yang dimiliki bisa digunakan tepat sasaran, dan tidak melanggar aturan.
Sebagai pembicara kunci (keynote speaker) pada acara yang diinisiasi Gubernur Jateng itu adalah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto. Narasumber selanjutnya adalah Dirkrimsus Polda Jateng Kombes Pol Arif Budiman, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jateng Tri Handoyo dan Jaksa Fungsional Kejati Jateng, Sugeng.
Sementara itu sebagai moderator adalah Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah, Siti Farida.
"Kita undang dari KPK, Ombudsman, Kejaksaan, Kepolisian dan BPKP. Berikan pembekalan pada para kades dalam pembangunan yang taat aturan," tandasnya.
Pembangunan Harus Maksimal
Ahmad Luthfi menekankan bahwa pembangunan desa-desa di Jawa Tengah mesti maksimal. Alasannya, desa bisa menjadi pusat perekonomian.
Terlebih lagi banyak potensi yang bisa dikembangkan di masing-masing daerah.
Kegiatan Sekolah Anti Korupsi Jateng akan dimulai pukul 08.00 WIB dan disiarkan secara langsung melalui streaming di channel youtube Pemprov Jateng.