Liputan6.com, Jakarta Sebanyak 844 badan usaha milik negara (BUMN) resmi bergabung ke Danantara Indonesia. Ini mencakup anak perusahaan, cucu perusahaan hingga cicit perusahaan.
Hal ini diungkapkan Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani.
Advertisement
"Sejak di launching oleh Presiden Prabowo (24 Februari 2025), kami bergerak cepat. Per 21 Maret 2025, seluruh BUMN yang berjumlah 844 sudah resmi menjadi bagian milik dari Danantara Indonesia," ujar Rosan melansir Antara di Jakarta, Senin (28/4/2025).
Rosan mengungkapkan dengan bergabungnya anak usaha hingga cicit BUMN itu, pihaknya bisa melakukan konsolidasi untuk bertumbuh bersama secara bertahap demi berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia.
"Ada anak (perusahaan BUMN), cucu, cicit, di bawahnya cicit lagi, jadi total itu ada 844 perusahaan. Itu sudah resmi berada di Danantara sejak 21 Maret 2025. Jadi, kami bisa melakukan konsolidasi, dan kami sudah lakukan secara bertahap, bersama-sama terhadap yang besar-besar, yang mempunyai dampak besar terhadap perekonomian," ujar Rosan.
Dalam kesempatan ini, ia menyebut Danantara Indonesia hadir di saat dunia sedang menghadapi ketidakpastian ekonomi dan geopolitik, yang terbaru yaitu adanya kebijakan tarif dari Amerika Serikat (AS).
"Danantara hadir dalam waktu sangat tepat, karena kita lihat tensi geopolitik ekonomi dunia semakin meningkat dan menyadarkan banyak bangsa, bahwa kita harus menyandarkan pada ekonomi kita sendiri," ujar Rosan.
Ia menyampaikan pimpinan Danantara Indonesia dan perusahaan BUMN harus memiliki prinsip 3K, yakni karakter, yaitu semua pimpinan BUMN harus memiliki karakter yang bersih, dan menjiwai pancasila.
Kedua, kompeten, yaitu semua pimpinan Danantara dan BUMN harus kompeten dalam bidangnya, dan memperbaiki agar kompetensi itu dapat diterapkan dengan baik.
Ketiga, komitmen, yaitu pimpinan Danantara dan BUMN harus menjunjung tinggi prinsip good corporate governance (GCG), menjaga akuntabilitas, serta taat terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku.
"Oleh sebab itu, semoga kehadiran Danantara Indonesia menjadi lembaran baru BUMN, bisa memberikan manfaat yang luar biasa," ujar Rosan.
Mengenal Lebih Dekat Danantara
Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Danantara, atau secara resmi bernama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Lembaga ini dibentuk untuk mengelola aset-aset negara yang tersebar di berbagai BUMN dan lembaga lainnya, dengan tujuan utama mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Danantara merupakan lembaga dana kekayaan negara kedua di Indonesia setelah Indonesian Investment Authority (INA). Lembaga ini akan mengelola aset negara yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 14,72 kuadriliun (USD 900 miliar).
Pembentukan Danantara ini diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengkonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah, memastikan pengelolaan aset negara lebih terkoordinasi dan efisien.
Kehadiran Danantara diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Dengan pengelolaan aset yang profesional dan transparan, serta penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG), Danantara diproyeksikan untuk menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi negara.
Danantara memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Dewan Pengawas yang dipimpin oleh Erick Thohir, dan Dewan Pengelola yang dipimpin oleh Rosan Roeslani sebagai CEO, Pandu Patria Sjahrir sebagai CIO, dan Dony Oskaria sebagai COO. Dewan Pengawas beranggotakan sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara.
Tujuan dan Fungsi Danantara
Tujuan utama Danantara adalah mengkonsolidasikan aset negara, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan aset. Lembaga ini berkomitmen untuk memastikan akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi dalam setiap proyek yang dibiayai.
Dengan mengelola aset negara secara terpusat, Danantara diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas investasi pemerintah. Investasi strategis yang dilakukan oleh Danantara diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Penerapan GCG yang ketat memastikan pengelolaan aset negara dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan, sehingga meminimalisir potensi korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik.