Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Surabaya menyatakan pemerintah kota setempat sebaiknya melakukan survei terlebih dahulu sebelum melakukan penutupan Lokalisasi Dolly.
"Survei ini penting agar Pemkot nantinya tidak salah langkah," kata Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono, di Surabaya, Sabtu.
Selama ini, Dinas Sosial belum pernah melakukan survei saat melakukan penutupan lokalisasi, seperti halnya dampak terhadap wabah penyakit menular HIV/AIDS semakin menyebar di masyarakat jika para pekerja seks komersial (PSK) tetap menjalankan profesinya di tempat lain. "Ini malah berbahaya karena keberadaan para PSK itu tidak terpantau," kata dia.
Baktiono mengatakan, kebijakan Walikota Surabaya yang hanya bisa menutup dan memulangkan sejumlah PSK dengan pemberian uang atau tali asih hanya berlaku sesaat, tetapi tidak akan memberikan solusi di masa depan.
Ia mencontohkan di beberapa lokalisasi yang sudah ditutup Pemkot Surabaya, seperti di Bangunsari dan Tambak Asri. Dalam kenyataannya keberadaan PSK masih saja berkeliaran di tempat yang sama.
Anggaran dari Kementerian Sosial untuk penutupan sejumlah lokalisasi di Surabaya, kata politisi PDIP ini diperkirakan akan habis tanpa hasil, karena persoalan PSK adalah merupakan penyakit masyarakat yang sulit dicegah.
Bahkan jumlah PSK di Surabaya hingga saat ini belum diketahui pasti, karena keberadaan mereka tidak hanya di lokalisasi melainkan telah menyebar ke lingkungan masyarakat.
Untuk rencana lokalisasi Dolly, kata dia, tentu tidak gampang, karena jumlahnya yang sangat banyak dan usia mereka masih muda-muda, apalagi keberadaan Dolly justru memberikan lapangan kerja sekaligus tempat berbagai usaha bagi masyarakat sekitarnya.
Hal senada diungkapkan aktivis Yayasan Genta Surabaya, Hari Tsabit. Ia menilai rencana Pemkot Surabaya melakukan penutupan lokalisasi di Surabaya juga kurang melibatkan kalangan LSM peduli HIV/AIDS.
"Hal itu justru membuat para PSK yang dipaksa berhenti itu pun 'berkeliaran' di jalanan tanpa memperhatikan dampak penyakitnya berupa HIV/AIDS," kata dia.
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan bahwa anggaran penutupan lokalisasi Dolly di Kementerian Sosial mencapai Rp 10 miliar. "Sesuai rencana, penutupan di Dolly akan dilakukan. Masyarakat sekitar sudah setuju untuk itu," kata Bu Wali. (Ant/Ein)
"Survei ini penting agar Pemkot nantinya tidak salah langkah," kata Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono, di Surabaya, Sabtu.
Selama ini, Dinas Sosial belum pernah melakukan survei saat melakukan penutupan lokalisasi, seperti halnya dampak terhadap wabah penyakit menular HIV/AIDS semakin menyebar di masyarakat jika para pekerja seks komersial (PSK) tetap menjalankan profesinya di tempat lain. "Ini malah berbahaya karena keberadaan para PSK itu tidak terpantau," kata dia.
Baktiono mengatakan, kebijakan Walikota Surabaya yang hanya bisa menutup dan memulangkan sejumlah PSK dengan pemberian uang atau tali asih hanya berlaku sesaat, tetapi tidak akan memberikan solusi di masa depan.
Ia mencontohkan di beberapa lokalisasi yang sudah ditutup Pemkot Surabaya, seperti di Bangunsari dan Tambak Asri. Dalam kenyataannya keberadaan PSK masih saja berkeliaran di tempat yang sama.
Anggaran dari Kementerian Sosial untuk penutupan sejumlah lokalisasi di Surabaya, kata politisi PDIP ini diperkirakan akan habis tanpa hasil, karena persoalan PSK adalah merupakan penyakit masyarakat yang sulit dicegah.
Bahkan jumlah PSK di Surabaya hingga saat ini belum diketahui pasti, karena keberadaan mereka tidak hanya di lokalisasi melainkan telah menyebar ke lingkungan masyarakat.
Untuk rencana lokalisasi Dolly, kata dia, tentu tidak gampang, karena jumlahnya yang sangat banyak dan usia mereka masih muda-muda, apalagi keberadaan Dolly justru memberikan lapangan kerja sekaligus tempat berbagai usaha bagi masyarakat sekitarnya.
Hal senada diungkapkan aktivis Yayasan Genta Surabaya, Hari Tsabit. Ia menilai rencana Pemkot Surabaya melakukan penutupan lokalisasi di Surabaya juga kurang melibatkan kalangan LSM peduli HIV/AIDS.
"Hal itu justru membuat para PSK yang dipaksa berhenti itu pun 'berkeliaran' di jalanan tanpa memperhatikan dampak penyakitnya berupa HIV/AIDS," kata dia.
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan bahwa anggaran penutupan lokalisasi Dolly di Kementerian Sosial mencapai Rp 10 miliar. "Sesuai rencana, penutupan di Dolly akan dilakukan. Masyarakat sekitar sudah setuju untuk itu," kata Bu Wali. (Ant/Ein)
