Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan jika saat ini masih terdapat 9 perusahaan asuransi yang masih dalam status pengawasan khusus. Sebelumnya jumlah perusahaan asuransi yang masuk dalam pengawasan mencapai 12 perusahaan.
Perubahan status perusahaan asuransi ini disebabkan beberapa hal seiring perkembangan. "Jumlah 9 perusahaan asuransi ini berkurang dibandingkan posisi Desember 2022 sebanyak 12 perusahaan," jelas Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, saat konferensi pers, kemarin.
Advertisement
Disebutkan jika saat ini, terdapat 1 perusahaan yang telah dicabut izin usahanya dan 2 perusahaan kembali sehat/dalam status pengawasan normal.
Di sisi lain, dia pun mengungkapkan adanya penurunan pendapatan premi perusahaan asuransi. Dengan rincian, perusahaan asuransi komersial per Agustus 2023 tercatat menurun sebesar Rp 2,48 triliun (-1.20% YoY).
Kemudian pendapatan premi asuransi jiwa mengalami penurunan sebesar Rp8,33T (-6,58% YoY). Lini usaha dengan penurunan premi terbesar adalah PAYDI sebesar Rp 10,64 triliun (-19,94% YoY). Di sisi lain, premi asuransi umum dan reasuransi tercatat naik sebesar Rp5,85 triliun (7,38% YoY).
Menyikapi perkembangan kinerja penerimaan premi dari PAYDI, OJK meyakini bahwa imlementasi ketentuan SEOJK PAYDI secara efektif dan konsisten oleh seluruh pelaku industri asuransi dapat mendorong perbaikan dalam hal pemasaran dan pengelolaan produk asuransi tersebut, dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional.
Kenaikan Literasi Asuransi Tak Dibarengi Inklusi
PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) mencatat, berdasarkan data Indeks Literasi Keuangan Nasional 2022, literasi sektor perasuransian meningkat menjadi 31,72 persen dari yang semula 15,8 persen pada tahun 2016.
Kendati demikian, hal tersebut hanya memperlihatkan sebagian kecil masyarakat yang sudah terliterasi tetapi belum terdorong dalam memanfaatkan produk asuransi itu sendiri (inklusi).
Hal itulah yang memacu Askrindo untuk meningkatkan komitmennya dalam terus mengedukasi masyarakat, mengenai pemahaman tentang asuransi ditengah tantangan era digital dan tetap memberikan inovasi yang selaras dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Sejalan dengan Hari Asuransi dan Bulan Inklusi Keuangan tahun 2023, Askrindo kembali mengadakan Kegiatan Literasi Asuransi melalui media.
Sekretaris Perusahaan Cahyo Hari Purwanto, mengatakan tujuan Askrindo melakukan literasi asuransi kepada media karena rekan jurnalis menjadi jembatan kepada masyarakat akan peran dan manfaat berasuransi. Sehingga dengan demikian, jurnalis menjadi media ke masyarakat agar dapat menikmati manfaat asuransi dengan baik dan benar.
“Sesuai dengan komitmen Askrindo dalam terus menggerakan literasi asuransi secara massif, sehingga melalui media, edukasi dan literasi asuransi dapat menjaring keberbagai lapisan masyarakat,“ kata Cahyo, dalam acara Literasi Asuransi kepada Media, di Jakarta, Selasa (10/10/2023).
Menurutnya, Askrindo meyakini media memiliki peranan yang penting dalam menyebarluaskan informasi akurat dan terpercaya. Media saat ini juga dipercaya sebagai agen perubahan di masyarakat.
Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, Askrindo mengajak rekan media untuk dapat ikut berkolaborasi dalam mengedukasi sehingga pemahaman asuransi kepada Masyarakat luas bisa semakin meningkat.
”Diharapkan dengan acara ini, dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi asuransi dalam menjaga perlindungan finansial baik individu dan komunitas,” tutup Cahyo.
OJK Tangkap Pelaku Asuransi Ilegal
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan berhasil menangkap RH terduga pelaku usaha pialang asuransi tanpa izin untuk diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk proses hukum selanjutnya.
Berdasarkan keterangan resmi OJK, Rabu (20/9/2023) penangkapan RH dilakukan Selasa (19/9) kemarin di Pekanbaru, Riau oleh Penyidik OJK dibantu Penyidik Polda Bengkulu dan Polda Riau.
Pada 6 April 2022 Departemen Penyidikan Sekor Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (DPJK) menerima pelimpahan perkara CV Duta Asuransi Indonesia (CV DAI) dari Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.
Perkara yang dilimpahkan terkait adanya indikasi Dugaan Tindak Pidana Perasuransian yang terjadi di CV DAI pada tahun 2019 sampai dengan 2020, dengan cara menjalankan kegiatan Usaha Pialang Asuransi tanpa izin (pasal 73 ayat 2), dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun dan/atau melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi (pasal 78) dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
Menindaklanjuti pelimpahan perkara tersebut DPJK menerbitkan tiga SPRINDIK dengan tersangka Sdr. MAW (General Manager), Sdr. RH (Agen Asuransi dan marketing freelance), dan Sdr. BN (Agen Asuransi dan marketing freelance). Pada 22 November 2022 Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menyatakan berkas perkara lengkap (P-21) atas ketiga perkara tersebut.