Liputan6.com, Jakarta - Pelabuhan Indonesia (Pelindo) berupaya untuk meningkatkan pelayanan melalui digitalisasi, sebagai upaya pencegahan tindakan korupsi. Selain itu, perusahaan BUMN tersebut juga menghadirkan pelbagai lembaga yang menyoroti pelayanan publik seperti Kejaksaan Agung dan Stranas Pencegahan Korupsi (PK) dalam prosesnya.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menjelaskan, rangka pencegahan tindak pidana korupsi melalui digitalisasi harus dilakukan di semua sektor. Tujuannya, agar tercipta pencegahan dengan proses cepat, tepat, serta efektif.
Advertisement
“Yang bisa dilakukan oleh Pelindo adalah bekerja sama dengan stakeholders yang lain. Kita siap membantu dalam hal tata kelola dalam pencegahan korupsi semua akan kita bantu kalau diminta,” kata Ketut Dalam diskusi panel bersama Pelindo, seperti dikutip Jumat (18/8/2023).
Ketut mengungkap, Kejaksaaan Agung sudah biasa melakukan asistensi atau pendampingan dalam tindak pencegahan korupsi. Termasuk juga pengamanan pada proyek strategis nasional.
“Ke depan semua yang dapat berpotensi korupsi dapat dicegah dan pendapatan negara dapat ditingkatkan secara optimal,” ujar Ketut.
Dalam diskusi yang sama, Koordinator Harian Stranas PK, Niken Ariati, juga menjelaskan dengan adanya penggabungan Pelindo, maka sistem menjadi lebih mudah dan komprehensif. Salah satunya Phinisi, yang diharapkan sudah dapat diterapkan di semua pelabuhan secara aktif.
“Jadi lebih mudah dalam mengintegrasikannya, sehingga terjadilah mekanisme check and balance. Kalau dalam upaya pencegahan tindakan korupsi, digitalisasi itu satu menciptakan transparansi dan dua check and balance,” tutut Niken.
Niken meyakini, pengintegrasian sistem merupakan salah satu cara dalam mencegah tindakan korupsi yang dianggap yang paling ampuh.Berdasarkan data United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), salah satu capaian pelabuhan Indonesia pada tahun 2022 adalah menjadi negara tuggaldi Asia yang sudah masuk dalam 20 besar pelabuhan dengan kinerja yang baik dalam hal perbaikan tata kelola pelabuhan.
Terus Perbaiki Diri
Menanggapi hal itu, Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono, mengatakan Pelindo terus memperbaiki diri dan panel ini merupakan upaya untuk berbicara langsung dengan organisasi yang selama ini menyoroti layanan publik.
“Kami sangat open dengan mereka, dan Pelindo siap melakukan improvement apabila ada yang diperlukan,” Arif menandasi.
Diketahui, hadir pula sebagai panelis Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia Felia Salim.
Kegiatan diskusi panel dilaksanakan di Ritz-Carlton, Jakarta pada 15 Agustus 2023. Hadir sebagai peserta masyarakat pelabuhan berbagai instansi seperti unsur pemerintah kementerian, asosiasi, dan pengguna jasa pelabuhan.