Liputan6.com, Jakarta Pemerintah RI tengah menyiapkan skema untuk menutup pembengkakan biaya, atau cost overrun dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Salah satunya, dengan menarik utang senilai USD 550 juta, atau setara Rp 8,36 triliun (kurs Rp 15.200 per dolar AS) dari China Development Bank (CDB).
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, nilai cost overrun yang telah disepakati antara Indonesia dan China sebesar USD 1,2 miliar.
Advertisement
"Itu porsi (pinjaman/utang) yang kita butuhkan nanti sekitar USD 550 juta. Itu sudah diajukan ke CDB, kita sedang negosiasikan struktur final dan harganya. Seharusnya minggu depan akan punya struktur final dan diteken dalam bentuk ekuitas," jelasnya usai rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (13/2/2023).
Pria yang akrab disapa Toko ini menjelaskan, Komite Kereta Cepat Jakarta Bandung telah menyepakati pembagian porsi untuk pembengkakan biaya, dimana 25 persennya ditanggung oleh ekuitas alias modal milik perusahaan konsorsium Indonesia dan China, serta 75 persen sisa dari utang.
Porsi 75 persen utang itu akan dibagi 60:40, dimana Indonesia punya tanggung jawab utang 60 persen, sedangkan China 40 persen.
"Jadi porsi loan-nya 75 persen dikalikan USD 1,2 miliar, dikalikan 60 persen dengan porsi kita, sekitar USD 550 juta," terang Tiko.
Perhitungan Indonesia-China
Adapun pembengkakan biaya ini muncul lantaran adanya beda perhitungan antara China dan Indonesia. China mulanya berpikir proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung seluruhnya dikuasai pemerintah, tapi nyatanya tidak seperti itu.
Antara lain, perhitungan awal proyek tidak memasukan adanya pajak sewa tanah dan penyewaan sinyal GSM-R. Lalu, ada juga perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBTL) dengan PT PLN (Persero).
Kemudian, pembangunan Stasiun Halim yang terintegrasi dengan LRT Jabodebek, hingga ongkos relokasi Stasiun Walini ke Stasiun Padalarang yang belum diperhitungkan.
Advertisement
Pembengkakan Biaya Kereta Cepat Jakarta Bandung USD 1,2 Miliar, Lebih Gede dari Hitungan China
Indonesia dan China telah menyepakati nominal pembengkakan biaya atau cost overrun untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Nilainya lebih rendah USD 200 juta, atau sekitar Rp 3,04 triliun (kurs Rp 15.200 per dolar AS) dari perhitungan sebelumnya.
Adapun menurut hasil asersi BPKP, pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat mencapai USD 1,4 miliar, jauh lebih tinggi dari perhitungan China yang sebesar USD 980 juta.
Namun, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan, Indonesia dan China sepakat tambahan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung senilai USD 1,2 miliar (unaudited).
"Cost overrun di kisaran USD 1,2 miliar. Tapi masih harus ke komite dan diskusi dengan BPKP," ujar Tiko, sapaan akrabnya kepada Liputan6.com, Senin (13/2/2023).
Tiko lantas menjelaskan terjadinya pergeseran biaya tambahan dari USD 1,4 miliar menjadi USD 1,2 miliar. "Ada pergeseran mekanisme pengakuan pendapatan/biaya yang merubah pola pembayaran pajak. Dan, ada beberapa efisiensi di beberapa cost item," terangnya.
Sebelumnya
Sebelumnya, Kartika Wirjoatmodjo juga sudah melaporkan kesepakatan Indonesia-China terkait cost overrun proyek KCJB kepada Komisi VI DPR RI, dalam sesi rapat kerja yang digelar Senin (13/2/2023) hari ini.
"Kemarin kita baru dari Beijing kita telah sepakat dengan cost overrun yang disepakati pihak Indonesia dan China. Sehingga bisa cair segera ke KCIC," kata Tiko.
Selain itu, Tiko menambahkan, Pemerintah RI juga tengah bernegosiasi terkait pinjaman ke China Development Bank (CDB) untuk menalangi pembengkakan biaya. Diharapkan pinjaman utang itu bisa final dalam 1-2 pekan ini.
"Sehingga diharapkan penyelesaian kereta cepat nantinya bisa sesuai jadwal, Juni-Juli 2023. Bersama dengan LRT (Jabodebek), kita harapkan nanti interkoneksi antara LRT kereta cepat bisa terjadi di 2023," tutur Tiko.
Advertisement
