Liputan6.com, Banten Percepatan penurunan stunting di Provinsi Banten menghasilkan kabar menggembirakan. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021 prevalensi stunting di Banten sebesar 24,5 persen. Kemudian di tahun 2022, prevalensi stunting turun menjadi 20 persen.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy mengatakan, penurunan stunting dan kemiskinan di Provinsi Banten sudah sangat baik. Khususnya di Kota Tangerang Selatan, Tangerang, Cilegon, Serang, dan Kabupaten Serang.
Advertisement
"Di 5 Kabupaten/kota yang presentasi baik dalam hal stunting maupun kemiskinan ekstrem cukup menggembirakan penanganannya," katanya saat 'Roadshow Daring Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota di Povinsi Banten, yang diikuti oleh Kota Tangerang Selatan, Tangerang, Cilegon, Serang, dan Kabupaten Serang' baru-baru ini.
Salah satu contoh penurunan stunting baik, yakni di Kota Tangerang Selatan yang menjadi salah satu daerah yang mengalami penurunan stunting yang signifikan di Provinsi Banten. Dari data SSGI tahun 2021, prevalensi stunting Tangerang Selatan sebesar 19,9 persen.
Pada tahun 2022, prevalensi stunting turun drastis menjadi 9 persen. Meskipun penurunan stunting sudah bagus, pemerintah daerah diminta tetap mempercepat dan mengoptimalkan target yang dicapai.
"Sehingga kita harapkan Provinsi Banten, khususnya di 5 kabupaten/kota ini bisa menjadi model menjadi eksemplar dalam menuntaskan stunting dan kemiskinan ekstrem dan penanggulangan pengurangan stunting," lanjut Muhadjir.
Faskes dan Alat Kesehatan Memadai
Kota Tangerang Selatan menjadi salah satu daerah yang mengalami penurunan stunting yang signifikan di Provinsi Banten. Berdasarkan data SSGI, tahun 2022, prevalensi stunting turun drastis menjadi 9 persen.
Penurunan angka stunting didukung oleh fasilitas kesehatan (faskes) seperti rumah sakit, Puskesmas dan Posyandu yang telah memadai. Ditambah juga dengan jumlah alat kesehatan seperti antropometri kit serta USG di Posyandu dan Puskesmas hampir semua sudah terpenuhi.
Untuk mendukung upaya penurunan stunting, Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga berupaya untuk mengatasi kemiskinan yang berada di wilayah tersebut.
Tercatat melalui rilis yang diterima Health Liputan6.com, kondisi penduduk miskin ekstrem di Kota Tanggerang mengalami penurunan yang signifikan yaitu pada tahun 2020 berada di kisaran 2,29 persen dan pada tahun 2021 menjadi 0,26 persen.
Kemudian Kota Tangerang juga mengalami penurunan cukup signifikan. Berdasarkan data SSGI 2021 prevalensi stunting sebesar 15,3 persen, lalu di tahun 2022 menjadi 11,8 persen.
Upaya yang dilakukan di antaranya, memberikan intervensi spesifik kesehatan sejak dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, bayi dan balita. Jumlah fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan sarana kesehatan juga sudah mumpuni.
Tren kemiskinan ekstrem di Kota Tanggerang juga mengalami penurunan, dari 1,61 persen di tahun 2021 menjadi 0,75 persen di 2022.
Advertisement
Masih Butuh Alat USG dan Antropometri
Di Kota Cilegon, sesuai data SSGI pada tahun 2022, angka stunting sebesar 20 persen. Berbagai upaya penurunan stunting dilakukan dengan pemenuhan gizi ibu dan bayi.
Pemenuhan sarana prasarana fasilitas kesehatan dilakukan. Kota Cilegon turut mengalami penurunan kemiskinan ekstrem, yaitu pada tahun 2021 sebesar 0,51 persen atau berjumlah 2.270 jiwa dan pada tahun 2022 sebesar 0,54 persen menjadi 2.440 jiwa.
Di Kota Serang, pada tahun 2022 berdasarkan data SSGI, yaitu 23,8 persen, yang dinilai masih cukup tinggi. Kondisi ini ditambah dengan fasilitas kesehatan seperti alat USG dan antropometri -- untuk mengukur berat badan dan panjang badan bayi -- yang belum memadai.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kota Serang untuk upaya penurunan stunting. Mulai dari Remaja sosialisasi Tablet tambah darah, sosialisasi calon pengantin, ibu hamil, dan pemenuhan gizi bayi dan balita.
Kondisi stunting di Kabupaten Serang berada di angka 26,4 persen atau turun 0,8 persen dari tahun 2021 yang berada di angka 27,2 persen. Ketersediaan alat USG dan antopometri di wilayah ini pun masih dibutuhkan oleh posyandu dan puskesmas.
Terlebih lagi, jumlah posyandu di Kabupaten Serang ini mencapai 1.538, yang mana ketersediaan antropometri hanya sekitar 341 saja.
