Polemik penghapusan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), masih terus berlangsung. Sebuah sekolah berkualitas itu di Medan, Sumatera Utara, menolak putusan Mahkamah Konsitusi tersebut. Apalagi, di sana biaya tak jadi masalah. Gratis.
Alasannya, jika putusan MK tetap dilaksanakan, para siswa dengan latar belakang ekonomi lemah ini terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan. Para siswa SMKN yang dibangun pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini menyampaikan keluhannya kepada pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara.
Sekolah yang di beralamat Jalan Karya, Kecamatan Medan Barat ini merupakan satu-satunya sekolah gratis dari 27 SBI di Sumatera Utara. Satu hal yang membedakan, sekolah dengan 134 siswa ini menyaring siswa
berprestasi, namun tidak mampu secara ekonomi.
Seluruh biaya pendidikan, mulai dari biaya makan, asrama, buku,pakaian, hingga sepatu, dibiayai dana APBD Provinsi. Biaya untuk masing-masing siswa rata-rata mencapai Rp 3 juta per bulan.
"Sekolah bertaraf internasional ini yang pertama dikelola Pemerintah Daerah. Sistem perekrutannya online dan tidak melalui NEM, tapi tes. Harus ada keterangan tidak mampu," ujar PLT Gubernur Sumetera Utara, Gatot Pujo Nugroho.
SMK ini menjadi salah satu sekolah percontohan di Medan, apalagi sejumlah sekolah kejuruan mekanik dan elektronik di Medan justru melakukan praktek dan pembelajaran di laboratorium sekolah ini
Tidak heran, siswa SMKN internasional ini khawatir dengan putusan MK yang menghapus RSBI dan
SBI, sehingga mengancam kelanjutan studi mereka. (Rmn/Ein)
Alasannya, jika putusan MK tetap dilaksanakan, para siswa dengan latar belakang ekonomi lemah ini terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan. Para siswa SMKN yang dibangun pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini menyampaikan keluhannya kepada pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara.
Sekolah yang di beralamat Jalan Karya, Kecamatan Medan Barat ini merupakan satu-satunya sekolah gratis dari 27 SBI di Sumatera Utara. Satu hal yang membedakan, sekolah dengan 134 siswa ini menyaring siswa
berprestasi, namun tidak mampu secara ekonomi.
Seluruh biaya pendidikan, mulai dari biaya makan, asrama, buku,pakaian, hingga sepatu, dibiayai dana APBD Provinsi. Biaya untuk masing-masing siswa rata-rata mencapai Rp 3 juta per bulan.
"Sekolah bertaraf internasional ini yang pertama dikelola Pemerintah Daerah. Sistem perekrutannya online dan tidak melalui NEM, tapi tes. Harus ada keterangan tidak mampu," ujar PLT Gubernur Sumetera Utara, Gatot Pujo Nugroho.
SMK ini menjadi salah satu sekolah percontohan di Medan, apalagi sejumlah sekolah kejuruan mekanik dan elektronik di Medan justru melakukan praktek dan pembelajaran di laboratorium sekolah ini
Tidak heran, siswa SMKN internasional ini khawatir dengan putusan MK yang menghapus RSBI dan
SBI, sehingga mengancam kelanjutan studi mereka. (Rmn/Ein)