Demokrat Sebut Jika Ada 2 Calon di Pilpres 2024, Akan Sebabkan Polarisasi Masyarakat

Partai Demokrat menilai akan terjadi polarisasi di tengah masyarakat jika Pilpres 2024 hanya terdapat 2 calon. Polarisasi ini terjadi pada Pilpres 2014 dan 2019 lalu.

oleh Nila Chrisna Yulika diperbarui 11 Okt 2021, 06:34 WIB
Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membawa bendera Partai Demokrat usai terpilih secara aklamasi dalam Kongres V Partai Demokrat di JCC, Jakarta, Minggu (15/3/2020). AHY menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi ketum partai. (Liputan6.com/Dok Partai Demokrat)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat menilai akan terjadi polarisasi di tengah masyarakat jika Pilpres 2024 hanya terdapat 2 calon. Polarisasi ini terjadi pada Pilpres 2014 dan 2019 lalu. 

"Pengalaman pahit dua pilpres terakhir ini tentu jangan sampai kita ulang kembali di Pilpres 2024,” ucap Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra di Jakarta, Minggu (10/10/2021).

 

Polarisasi tersebut, ucap ia melanjutkan, masih menyisakan luka mendalam di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Herzaky mengatakan bahwa mungkin saja para elite dapat berdamai dengan mudah, namun di tingkat akar rumput, dampak dari polarisasi masih membekas dan mempengaruhi pola interaksi antara masyarakat.

 

Oleh karena itu, Partai Demokrat masyarakat Indonesia membuka ruang kontestasi seluas mungkin guna memberikan kesempatan bagi putra dan putri terbaik bangsa untuk berpartisipasi di ajang pemilihan umum presiden 2024.

"Bukan malah mempersempit ruang kontestasi dan memaksakan rakyat dihadapkan kembali pada dua calon saja. Seakan-akan bangsa ini kekurangan calon pemimpin nasional," kata Herzaky seperti dikutip dari Antara.

2 dari 2 halaman

Membuka Ruang

Menurut Koordinator Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ini, kontestasi yang terbuka dapat memberi kesempatan kepada putra dan putri terbaik bangsa untuk menunjukkan kinerja dan pengabdiannya kepada rakyat, baik melalui jabatannya sebagai pejabat publik, maupun untuk mengabdi melalui jalur pimpinan partai politik, seperti dengan menduduki posisi sebagai ketua umum partai.

Melalui kinerja dan pengabdian mereka, rakyat akan menilai siapa yang sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat, serta siapa yang mengejar efek elektabilitas dan hanya memperjuangkan kepentingan kelompok.

"Jangan menghambat atau memotong-motong gerak putra dan putri terbaik bangsa ini dalam menunjukkan kinerja terbaiknya karena ada pihak-pihak yang tidak siap menghadapi kontestasi terbuka dengan banyak putra dan putri terbaik bangsa," ujarnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya