Liputan6.com, Jakarta Pemerintah dinilai masih sulit dalam mewujudkan sinkronisasi data. Penyebabnya karena pendataan yang dilakukan pemerintah dari berbagai lembaga seringnya berbeda-beda.
"Kita punya data dari Kemeneterian Sosial, Kantor Kepresidenan dan data PLN ini enggak pernah sama," kata Pengamat Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmi Radhi, Jakarta, Rabu (14/4/2021).
Advertisement
Pembaharuan data pun tidak pernah dilakukan. Tak heran rencana penarikan subsidi gas LPG 3 kilogram (kg) yang diserahkan langsung pada masyarakat yang membutuhkan tidak pernah terlaksana.
"Di subsidi LPG 3 kilogram ini mau diserahkan ke Departemen Sosial tidak pernah terlaksana," jelas dia.
Dari berbagai subsidi yang diberikan pemerintah, Fahmi menilai subsidi tagihan listrik menjadi yang paling efektif. Sebab pendataan yang dilakukan sesuai dengan pemakaian listrik masyarakat. "Jadi saya kira yang dilakukan PLN ini sudah sangat tepat dan prosesnya cepat," lanjutnya.
2 Tujuan
Dia menjelaskan stimulus yang diberikan pemerintah pada dasarnya memiliki 2 tujuan yakni mengurangi beban masyarakat dan mendorong tingkat konsumsi.
Dalam program subsidi tagihan listrik, dua tujuan tersebut telah dilakukan meski hasilnya belum begitu maksimal. Sebab tingkat konsumsi masyarakat masih rendah.
Namun demikian, Pemerintah tidak bisa memberikan stimulus dalam jangka panjang. Pada kondisi tertentu masyarakat juga harus membantu dengan mengurangi beban pengeluaran pemerintah. "Stimulus ini tidak bisa dilakukan selamanya," kata dia.
Baca Juga
Advertisement
