Liputan6.com, Jakarta - Dua presiden buruh di Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap tegaknya supremasi sipil di Tanah Air.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menegaskan, komitmennya mendukung Polri dalam menegakkan hukum, khususnya terkait aksi pembakaran fasilitas umum, Gedung DPRD, dan berbagai sarana publik lainnya.
Advertisement
"Kita harus ingat ada korban jiwa saat pembakaran Gedung DPRD Makassar, juga korban lainnya. Untuk itu, pelaku harus terus diproses hukum," ujar Andi Gani di Jakarta, melalui keterangan tertulis, Minggu (14/9/2025).
Namun, dia meminta agar pengunjuk rasa yang tertangkap tapi tidak terlibat dalam aksi pembakaran atau perusakan fasilitas publik dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan restorative justice.
"Kami akan berada di garis terdepan untuk mempertahankan supremasi sipil sebagai amanah reformasi," tegas Andi Gani.
Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal juga menegaskan sikapnya menolak segala bentuk anarkisme dan kekerasan dalam penyampaian pendapat di muka umum.
"Boleh berdemonstrasi, tapi harus konstitusional, damai, dan anti kekerasan," ucap dia.
Said Iqbal juga menyoroti isu reformasi ditubuh Polri yang belakangan ramai diperbincangkan. Menurutnya, langkah perbaikan lembaga kepolisian memang perlu dilakukan.
Namun, Said Iqbal mengingatkan agar upaya tersebut tidak diarahkan untuk menyerang atau membidik Kapolri, apalagi jika ada agenda tersembunyi untuk menjatuhkan pimpinan Polri.
"Terlihat ada yang ingin menyerang institusi Kepolisian dengan menyerang pemimpinnya. Jika ingin mereformasi kepolisian agar menjadi alat keamanan dan ketertiban yang berwibawa, Kapolri saat ini terbukti sangat setia dengan Presiden Prabowo Subianto," kata dia.
Situasi Mampu Dikendalikan dengan Baik
Said Iqbal menuturkan, pada kejadian aksi demonstrasi yang berlangsung beberapa waktu lalu, Kapolri bersama Panglima TNI mampu mengendalikan situasi dengan baik.
"Hal ini membuktikan kinerja TNI-Polri sangat sinergi dalam menciptakan kedamaian," ucap dia.
Said Iqbal juga membantah isu yang menyebut adanya Surpres (Surat Presiden) untuk mengganti Kapolri.
"Itu sudah ditegaskan tidak benar. Tidak boleh ada hidden agenda. Apalagi isu lanjutan demo yang akan dilakukan buruh, itu hoaks," terang dia.
Said Iqbal memastikan, hingga saat ini buruh masih menunda aksi unjuk rasa. Dirinya menegaskan perjuangan buruh akan tetap fokus pada isu-isu mendasar, yakni penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, kenaikan upah minimum tahun 2026, serta reformasi kebijakan pajak.
"Pajak pesangon, pajak THR, dan pajak JHT harus dihapus. Itu perjuangan buruh yang sebenarnya," tandas Said Iqbal.