Dapat Sertifikasi Halal, UMKM Bisa Bersaing Secara Global

pemerintah telah membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang diketuai langsung oleh Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin selaku Wakil Ketua dan Ketua Harian.

oleh Maulandy Rizki Bayu Kencana diperbarui 22 Okt 2020, 14:30 WIB
Pengunjung melihat produk UMKM dari Rumah Kreatif BUMN (RKB) binaan BNI saat Launching Halal Park di Senayan Jakarta, Selasa (16/4). Halal Park yang akan bertransformasi menjadi Halal Distrik didesain menjadi ekosistem bagi pelaku industri gaya hidup halal di Tanah Air. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin terus mengajak jajarannya di pemerintahan untuk kerja berjamaah dalam mengembangkan sistem ekonomi syariah di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan beberapa pejabat pemerintahan dalam perayaan virtual Hari Santri Nasional, Kamis 22 Oktober 2020.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah telah membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang diketuai langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan Ma'ruf Amin selaku Wakil Ketua dan Ketua Harian.

Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan bimbingan teknis usaha, dan juga penyediaan direktori pembiayaan syariah untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

"Dukungan dan fasilitas UMKM untuk bisa mereka juga berkompetisi secara global melalui kegiatan ekspor dan mendukung terwujudnya UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal bagi yang membutuhkannya," kata Sri Mulyani saat seremoni virtual Hari Santri Nasional, Kamis (22/10/2020).

Menurut dia, semua upaya ini diharapkan dapat mewujudkan pesantren dan masyarakat sekitar pesantren sebagai sebuah ekosistem yang mandiri, sejahtera, dan memiliki kegiatan ekonomi yang kompetitif. Serta berorientasi ekspor dan meningkatkan pangsa produk hal.

"Ini merupakan salah satu wujud jihad di dalam memberdayakan dan meningkatkan kapasitas perekonomian masyarakat kita. Karena sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi masyarakat lainnya," tuturnya.

Senada, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan, untuk memberikan dampak ekonomi syariah yang lebih sempurna, maka diperlukan kolaborasi, sinergi dan koordinasi banyak pihak dan mitra strategis. Sehingga berbagai program yang telah dipersiapkan dapat dieksekusi untuk lebih maju.

"Ini juga sejalan dengan arahan bapak Wakil Presiden, yang tiada henti-hentinya mengajak kita semua untuk berjamaah memacu ekonomi keuangan syariah secara inklusif menjadi kekuatan baru ekonomi Indonesia," ujar Perry.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Strategi Pemerintah Jadikan Indonesia Negara Industri Halal Terbesar Dunia

Pengunjung melihat produk UMKM dari Rumah Kreatif BUMN (RKB) binaan BNI saat Launching Halal Park di Senayan Jakarta, Selasa (16/4). Halal Park yang akan bertransformasi menjadi Halal Distrik didesain menjadi ekosistem bagi pelaku industri gaya hidup halal di Tanah Air. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) memiliki 4 sasaran menjadikan Indonesia sebagai negara dengan fondasi keuangan syariah besar dunia. Antara lain terkait pengembangan industri halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan social fund, dan pengembangan usaha dan bisnis syariah.

Khusus untuk poin pertama, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah terus berambisi menjadikan Indonesia sebagai negara industri halal terbesar dunia.

Menurut dia, Indonesia saat ini masih sekadar menjadi konsumen halal terbesar, bukan sebagai produsen. Padahal, sambungnya, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk jadi pelaku utama industri halal di lingkup global.

"Oleh karena itu kita dorong ini, dan kita akan bangun juga kawasan-kawasan industri halal di berbagai kawasan industri. Paling tidak ada rencana 8 kawasan industri halal yang sedang dalam proses pengembangan di Indonesia," katanya dalam seremoni virtual Hari Santri Nasional, Kamis (22/10/2020).

Ma'ruf menyatakan, pemerintah tak hanya fokus pada pelaku industri berskala besar. Dia ingin mengembangkan industri-industri halal berskala mikor, khususnya UMKM.

"Nantinya bahwa produk-produk halal yang dihasilkan itu tidak hanya untuk konsumsi dalam negeri, tapi juga untuk konsumsi ekspor, sehingga kita jadi negara pengekspor halal terbesar di dunia. Ini cita-cita kita," ujar dia.

Dia juga mengajak para insan pesantren untuk turut ambil peran dalam rangka menghasilkan produk-produk halal. Khususnya menggerakan pelaku UMKM agar bisa menjamah pasar ekspor.

Pengembangan sektor industri halal juga tak lepas dari layanan keuangan. Pemerintah disebutnya terus memfasilitasi kemudahan bagi pegiat ultra mikro melalui bank wakaf hingga lembaga keuangan pesantren (baitul maat wat tamwil/BMT) di lingkup pesantren.

"Yang besar kita rencanakan bergabungnya 3 bank besar syariah himbara, Bank Mandiri, Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah, akan digabung jadi satu bank yang nantinya akan menjadi bank yang besar," sambungnya.

Selanjutnya, ia juga hendak menjamah seluruh pelaku bisnis syariah. Sebab, ia menambahkan, bank dan lembaga keuangan syariah selaku bus tidak akan bisa jalan jika tak ada pengusaha sebagai penumpangnya.

"Pesantren harus siapkan itu. Karena itu saya menyebutnya pesantren harus melahirkan Gus Iwan. Santri bagus, pintar ngaji, usahawan," imbuh Ma'ruf. 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya