Pemerintah Diminta Libatkan Para Ahli Susun Kebijakan di Tengah Corona

Pengambilan keputusan maupun kebijakan di tengah Covid-19 sekarang harus mengutamakan infromasi dan ilmu pengetahuan.

oleh Liputan6.com diperbarui 11 Jul 2020, 13:30 WIB
Petugas bermasker dan berpelindung wajah membersihkan lantai di Mal Central Park, Jakarta, Rabu (3/6/2020). Selain menerapkan protokol kesehatan, pusat perbelanjaan juga menyediakan fasilitas pendukung physical distancing sebagai persiapan operasional di era normal baru. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Ahmad Erani Yustika, menyarankan pemerintah untuk melibatkan para ahli dalam menyusun kebijakan di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Menurutnya pengambilan keputusan maupun kebijakan di situasi sekarang harus mengutamakan infromasi dan ilmu pengetahuan.

"Perlunya untuk kita mengarusutamakan informasi data ilmu pengetahuan di dalam setiap pengambilan keputusan para ahli banyak, stok orang-orang pintar di masing-masing bidang tersedia di semua negara ada, namun pemanfaatan itu tidak ada," kata dia dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (11/7/2020).

Dia mencontohkan negara-negara maju seperti Jerman, Korea Selatan, dan China sangat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengurangi tensi persoalan utamanya di sektor kesehatan akibat Covid-19. Namun di Indonesia sendiri, kata dia, dirasa belum untuk melakukan hal tersebut.

"Menurut saya itu yang membuat pemerintah tidak cukup mudah mengambil pilihan-pilihan kebijakan ketika dia berada pada posisi yang semacam itu," kata dia.

Dalam sekala kecil saja, bisa tercermin dari masing-masing persoalan penanganan Covid-19 terjadi di rumah tangga. Setiap rumah tangga bahkan memiliki cara untuk meresponnya dengan cara berbeda-beda.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Pejalan kaki menggunakan masker di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (27/5/2020). Empat provinsi di Indonesia termasuk DKI Jakarta akan mulai melakukan persiapan menuju new normal atau tatanan kehidupan baru menghadapi COVID-19. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Tak hanya itu, perusahaan, hingga beberapa universitas memiliki kebijakan berbeda dalam upaya penanganan yang berbeda-beda pula.

"Tentu saja tidak bisa kita katakan bagus, apalagi sempurna atau lengkap tapi dengan pembelajaran yang ada itu ada perubahan-perubahan perbaikan yang terus dilakukan Saya kira pilihan dari banyak aspek kita banyak, kita bukanlah negara yang buruk bila dibandingkan dengan negara-negara lain," kata dia.

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya