Liputan6.com, Jakarta - Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diinisiasi oleh pemerintah banyak mendapat kritikan. Alasannya, beban yang ditanggung masyarakat bertambah besar di tengah pandemi karena pemerintah akan memotong pendapatan karyawan untuk menjalankan program tersebut.
Namun, Deputi Komisioner BP Tapera Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Ariev Baginda Siregar menampik anggapan tersebut. Persepsi yang ada di masyarakat sangat melenceng jauh dari semangat pembentukan Program Tapera.
Advertisement
Oleh sebab itu, saat ini dirinya secara khusus dan BP Tapera secara umum tengah membangun kredibilitas. Dia ingin masyarakat mengetahui tujuan dan manfaat yang lahir dari program pembiayaan rumah bagi masyarakat.
"Tujuan utama kita saat ini membangun kredibilitas dan itu yang kita bangun dulu," kata Ariev dalam program Ruang Merdeka bertajuk 'Membedah Tapera" di Jakarta, Rabu (17/6/2020).
Sebagaimana yang telah diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), program ini akan diterapkan lebih dulu kepada instansi pemerintah. Mulai tahun depan Aparatur Sipil Negara (ASN) akan menjadi peserta dalam program ini. Kemudian secara bertahap akan diikuti oleh TNI dan Polri, pegawai BUMN dan BUMD.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Swasta
Sementara perusahaan swasta diberikan kelonggaran selama 7 tahun dari sejak PP ini diundangkan untuk mengikutsertakan karyawannya dalam program Tapera. "Kalau perusahaan dikasih kelonggaran, paling lambat 7 tahun setelah PP diundangkan," kata Ariev.
Untuk membangun kredibilitas, saat ini BP Tapera tengah melakukan negosiasi dengan para pihak yang menaungi para calon peserta nasabah Tapera.
"Kita masih negosiasi kepada masing-masing itu dan ini enggak mudah," kata dia.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
