Nasib Presiden Basescu Ditentukan Hari Ini

Warga Rumania melakukan pemungutan suara dalam sebuah referendum untuk menentukan apakah akan memakzulkan Presiden Traian Basescu atau tidak.

oleh Liputan6 diperbarui 29 Jul 2012, 14:53 WIB
Liputan6.com, Bukarest: Warga Rumania melakukan pemungutan suara dalam sebuah referendum, Ahad (29/7), untuk menentukan apakah akan memakzulkan Presiden Traian Basescu atau tidak. Jabatan Basescu sebelumnya telah dibekukan oleh parlemen dalam serangkaian kebijakan yang menimbulkan peringatan di antara sejumlah negara rekanan Rumania di Uni Eropa.

Basescu dituduh melanggar kewenangannya dan terlalu ikut campur dalam urusan pemerintahan yang dikuasai oleh kiri-tengah. Basescu membantah tuduhan tersebut dan menyerukan pemboikotan atas referendum hari ini. Di bawah aturan hukum Rumania, lebih dari separuh pemilih sudah cukup untuk membuat referendum sah.

Referendum ini merupakan salah satu dari pertikaian politik tersengit di Rumania sejak mereka kembali ke demokrasi tahun 1990. Hasilnya sulit diprediksi tetapi akan memiliki dampak jangka panjang bagi stabilitas ekonomi dan politik di Rumania. Pertikaian politik ini juga telah melumpuhkan pengambilan keputusan politik di Rumania ketika mereka harus menyelesaikan kesepakatan paket bantuan dana IMF.

Popularitas Basescu sendiri menurun tajam sejak dia mendukung kebijakan pemangkasan anggaran yang diminta oleh para negara donor Rumania. Berdasarkan jajak pendapat terakhir, sekitar 65 persen dari pemilih menginginkan Basescu digulingkan, tetapi para pengamat menilai akan sulit untuk mencapai jumlah suara yang diperlukan.

Basescu sebelumnya meminta warga Rumania untuk memilih "tidak" atas apa yang dia sebut "sebagai sebuah kudeta", tetapi kemudian dia menyerukan para pendukungnya untuk memboikot pemungutan suara, sikap ini didukung oleh Liberal Demokrat. Jika dia berhasil dimakzulkan, maka sebuah pemilihan presiden harus digelar dalam tiga bulan mendatang.

Rumania dan negara tetangga Bulgaria bergabung dengan Uni Eropa tahun 2007, tetapi Brussels menaruh kedua negara di bawah pengawasan karena kekhawatiran atas independensi peradilan dan pengaruh politik dalam institusi negara.(BBC/ADO)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya