Jokowi Minta Dukungan Buruh dan Petani Redam Dampak Ekonomi Akibat Corona

Penyebaran virus corona yang kini semakin meluas juga sangat berdampak besar kepada perekonomian dunia

oleh Lizsa Egeham diperbarui 20 Mar 2020, 14:45 WIB
Presiden Jokowi berfoto bersama para pimpinan organisasi buruh di Istana Kepresiden Jakarta. (Liputan6.com/Biro Pers-Setpres)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta dukungan dari seluruh kelompok profesi mulai dari buruh, nelayan, hingga petani meredam dampak pandemi virus corona (Covid-19). Jokowi berharap mereka dapat bergotong rotong menghadapi tantangan ekonomi saat ini.

"Saya minta dukungan seluruh asosiasi seluruh kelompok profesi, serikat buruh, serikat pekerja, himpunan nelayan dan petani, bersama bergotong royong menghadapi tentangan ekonomi saat ini dan ke depan," ujar Jokowi dalam rapat terbatas melalui video conference dari IstanaBogor Jawa Barat, Jumat (20/3/2020).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa penyebaran virus corona yang kini semakin meluas juga sangat berdampak besar kepada perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi turun dari 3 persen menjadi 1,5 persen.

"Dan pertumbuhan ekonomi negara kita yang tadinya diproyeksikan 5 hingga 5,4 persen juga akan mengalami penurunan," jelasnya.

Untuk itu, Jokowi meminta agar penyalura Kredit Usaha Rakyat (KUR) lebih diintesifkan dan diberikan sebanyak-banyaknya. Hal itu sebagai upaya untuk meredam dampak ekonomi akibat corona di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Saya juga minta penyaluran KUR, kredit usaha rakyat lebih diintensifkan lagi dan dieksekusi sebanyak-banyaknya," kata dia.

Jokowi juga menekankan perlunya mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi bagi debitur, termasuk debitur UMKM yang terkena dampak COVID-19. Menurut dia, kebijakan restrukrisasi kredit harus terus dilakukan.

"Saya kira kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan sangat bagus dan saya minta kebijakan stimulus ini bisa dievaluasi secara periodik untuk melihat kebutuhan-kebutuhan di lapangan " tutur Jokowi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Jokowi Minta APBN dan APBD Direalokasi untuk Penanganan Dampak Corona

Presiden Joko Widodo melakukan video teleconference dengan Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Jokowi menginstruksikan percepatan agenda kerja semua kementerian. (Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan, pandemi virus Corona Covid-19 membuat pertumbuhan perekonomian dunia turun dari 3 persen jadi 1,5 persen. Tidak hanya itu, dia juga memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan tertekan.

"Prtumbuh ekonomi negara kita yang semula 5 persen sampai 5,4 persen juga akan mengalami penurunan," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait Kebijakan Moneter dan Fiskal Menghadapi Dampak Ekonomi Pandemi Global Covid-19 melalui video teleconverence di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2020).

Jokowi pun memerintahkan kepada seluruh pejabat pemerintahan untuk fokus ulang dan merealokasikan belanja APBN dan APBD di daerah-daerah. Realokasi anggaran difokuskan jadi tiga hal yaitu, bidang kesehatan, terutama pengendalian virus Corona, kedua social safety net serta memberikan insentif ekonomi untuk pelaku usaha atau UMKM agar mereka tetap kondusif.

"Saya perintahkan semua menteri, juga pemerintah daerah untuk memangkas rencana belanja APBN dan APBD yang tidak prioritas, banyak sekali ini yang tidak prioritas pangkas dulu. Anggaran perjalanan dinas, belanja rapat, pembelian barang yang tidak prioritas saya minta dipangkas," ungkap Jokowi.

Tidak hanya itu, program sosial safety net atau bantuan sosial kata Jokowi harus memberikan dampak untuk meningkatkan konsumsi, serta peningkatan daya beli masyarakat. Seluruh bantuan kata Mantan Gubernur DKI Jakarta harus segera diimpelemnetasikan.

"Ini program bantuan langsung ke masyarakat, baik itu program keluarga harapan, PKH, Kartu Indonesia Sehat KIS, kartu indeonsia pintar, kartu sembako, rastra semua segera diimplementasikan seawal mungkin," kata Jokowi.

Kemudian, dia juga mengatakan kartu prakerja harus segera di mulai. Hal tersebut kata dia untuk memberikan peningkatan.

"Untuk mengatasi hal yang berkaitan dengan PHK," ungkap Jokowi.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com  

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya