Liputan6.com, Jakarta: Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum berharap kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pusat sarana olahraga Hambalang di kawasan Bukit Sentul, Bogor, Jawa Barat, dapat dilihat secara obyektif sesuai dengan porsi hukum yang berlaku.
"Mari kita ikuti dengan cermat dan obyektif agar proses hukum berada pada wilayah hukum yang sesuai dan sesungguhnya," kata Anas saat memenuhi panggilan KPK di Jakarta, Rabu (4/7).
Untuk itu, Anas menilai positif tindakan KPK memanggil dirinya kembali. KPK memerlukan keterangannya untuk mengungkap apa yang telah terjadi pada proyek senilai Rp 2,5 triliun tersebut.
"Keterangan saya bisa membantu KPK untuk menjelaskan apa sesungguhnya kasus Hambalang. Saya bersyukur keterangan yang saya sampaikan minggu lalu dinilai bermakna dan berharga," jelasnya.
Sebelumnya, KPK telah memeriksa lebih dari 60 orang yang disebut-sebut mengetahui, mendengar, atau melihat dugaan penyimpangan proyek. Di antaranya, pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan konsultan proyek dan Muhammad Nazaruddin, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng.(APY/ULF)
"Mari kita ikuti dengan cermat dan obyektif agar proses hukum berada pada wilayah hukum yang sesuai dan sesungguhnya," kata Anas saat memenuhi panggilan KPK di Jakarta, Rabu (4/7).
Untuk itu, Anas menilai positif tindakan KPK memanggil dirinya kembali. KPK memerlukan keterangannya untuk mengungkap apa yang telah terjadi pada proyek senilai Rp 2,5 triliun tersebut.
"Keterangan saya bisa membantu KPK untuk menjelaskan apa sesungguhnya kasus Hambalang. Saya bersyukur keterangan yang saya sampaikan minggu lalu dinilai bermakna dan berharga," jelasnya.
Sebelumnya, KPK telah memeriksa lebih dari 60 orang yang disebut-sebut mengetahui, mendengar, atau melihat dugaan penyimpangan proyek. Di antaranya, pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan konsultan proyek dan Muhammad Nazaruddin, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng.(APY/ULF)
