Antisipasi Banjir di Brebes, Kementerian PUPR Normalisasi Kali Babakan

Banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, akibat jebolnya tanggul Kali Babakan.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 13 Jan 2020, 11:00 WIB
Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dilanda banjir terparah sejak 45 tahun lalu. (Liputan6.com/Fajar Eko Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, Kementerian PUPR akan melakukan normalisasi dengan pengerukan dan pelebaran alur Kali Babakan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah sepanjang 4 km.

Langkah tersebut untuk mengantisipasi terulangnya banjir bandang akibat curah hujan tinggi yang melanda sebagian wilayah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Rabu (8/1/2020) kemarin.

Banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, akibat jebolnya tanggul Kali Babakan, sehingga merendam 900an rumah warga di Kecamatan Ketanggungan dan jalur alternatif Pejagan-Purwokerto. Banjir tersebut mengenai beberapa desa Kecamatan Ketanggungan seperti Cikeusal Lor, Cikeusal Kidul, dan Pamedaran.

"Di lokasi ini banjir disebabkan ada 2 tanggul yang jebol di Cikeusal dan Cisolor. Kita akan kerjakan cepat dengan mendatangkan alat berat untuk pengerukan dan juga dilebarkan sungainya. Untuk material dari pengerukannya akan dipadatkan untuk menjadi tanggul. Kita akan kerjakan lebih baik," kata Menteri Basuki, Senin (13/1/2020).

Dikatakan Menteri Basuki, pihaknya telah menunjuk PT Wijaya Karya (Persero) untuk melakukan pengerukan dan pelebaran Kali Babakan, sehingga proses dan penyelesaian bisa lebih baik.

"Saya minta dalam seminggu atau paling lama 10 hari, pengerukan kali sepanjang empat km dari Desa Cikeusal sampai Desa Ketanggungan sudah selesai," imbuh dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Biaya yang Dialokasikan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau lokasi longsor di Kecamatan Nanggung dan Sukajaya, Bogor, Minggu (5/1/2020).(Liputan6.com/ Achmad Sudarno)

Terkait perkiraan biaya penanganan darurat, Menteri Basuki menyebutkan perhitungannya akan dilakukan setelah pekerjaan selesai. "Karena ini penunjukan langsung darurat, akan dikerjakan dulu dengan administrasi yang tertib dan nanti direview oleh BPKP, baru kemudian dibayar," terangnya.

Dia juga menyampaikan, Kementerian PUPR terus melakukan upaya penanganan cepat seperti yang dilakukan di daerah terdampak bencana lain. Misalnya di Lebak, Bekasi, Bogor, Brebes, hingga Indramayu.

"Jadi sama seperti daerah lain di Lebak, Bogor, Grobogan, dan juga Brebes, saya akan terus memantau hingga Indramayu. Ini harus saya tangani, karena sesuai prediksi BMKG, puncaknya (hujan) akan jatuh di bulan Februari nanti," tutur Menteri Basuki.

Selain penanganan darurat pasca bencana banjir di sejumlah daerah, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di seluruh Indonesia akan terus melakukan pengecekan sepanjang aliran sungai (walkthrough).

"Kami akan melakukan pengecekan di semua tanggul yang ada di daerah, terutama tanggul yang kritis, bukan yang ada di sini saja, sebagai upaya antisipasi curah hujan tinggi," tukas Menteri Basuki.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya