Liputan6.com, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai melakukan audit keuangan tahun 2019. Salah satu yang menjadi sorotan adalah terkait anggaran perjalanan dinas.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan memang masih ada masalah terkait anggaran perjalanan dinas. Baik setingkat menteri maupun pegawai.
"Ya ada masalah belanja barang dan SPD, ya memang ini masalah komplain semua rakyat ini. Dari tingkat menteri sampai bawah," kata dia, di Gedung BPK, Jakarta, Senin (6/1/2020).
Baca Juga
Advertisement
Dia mengungkapkan, banyak pegawai yang sering komplain, termasuk dirinya. Terutama mengenai fasilitas yang diperoleh saat sedang berdinas di luar. Oleh karena itu di memilih membayar penginapan dengan uang pribadi.
"Dulu kadang-kadang saya suka komplain juga, saya sebagai pejabat negara saya pergi ke mana hotel saya enak karena saya bayar sendiri. Sekarang dibayar kantor kurang," ujarnya.
"Yang parah lagi para deputi saya kalau pergi itu sering nggak satu hotel dengan saya karena uangnya nggak cukup," tambah Luhut.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Ditinjau Ulang
Oleh karena itu dia berharap ketentuan perjalanan dinas dapat ditinjau ulang guna menghindari kesalah pahaman saat sedang dilakukan audit oleh BPK.
"Jadi saya pikir, ke depan perlu ya kita tinjau mengenai ketentuan ini. Sehingga tidak menjadi temuan. Padahal bisa dihindari. Arena komplain dari Eselon I, II, dan III ya itu sama saja. Ya kita juga harus jujur melihat itu satu masalah yang perlu kita perbaiki," tutupnya.
Reporter: Yayu Agustini Rahayu
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
