Liputan6.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah serius menangani permasalahan di Papua khususnya gangguan keamanan yang dalam beberapa waktu terakhir meningkat. Meski demikian pendekatan penanganan Papua tetap berpegang pada pendekatan kesejahteraan tanpa melupakan pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum.
"Banyak yang sekarang menyoroti Papua, dari cara pandang kepentingan tertentu. Kepentingan kita adalah kepentingan rakyat agar tanah (Papua) itu sejahtera aman dan sebagainya. Memang diperlukan upaya luar biasa masalah kompleks, tapi yakinlah kita punya tujuan yang benar," kata Presiden saat membuka rapat terbatas bidang Polhukam, Selasa (12/6).
SBY mengatakan pemerintah mengedepankan pendekatan kesejahteraan dalam pembangunan di Papua. Langkah yang dilakukan pemerintah, termasuk upaya penegakan hukum adalah salah satu cara memastikan masyarakat Papua mendapatkan rasa aman. "Papua adalah bagian sah dari negara kita yang berdaulat maka hukum yang kita anut berlaku disitu," kata Presiden.
Presiden menegaskan upaya-upaya separatisme tetap pelanggaran hukum dan harus diproses hukum. "Tetapi bagi kaum separatis bersenjata melakukan pelanggaran hukum dan kekerasan apalagi membuat korban jiwa jatuh, kita tidak boleh biarkan karena saya yakini perbuatan yang mengakibatkan korban jiwa itu bukan bagian dari freedom of speech, itu melanggar hukum dan hukum harus ditegakkan."
Leih jauh Kepala Negara menambahkan harus tegas bisa bedakan mana bagian dari human rights dan mana yang bukan. "Segala sesuatu (yang kita lakukan)juga saya minta menjaga akuntabilitas, jelaskan apa yang kita lakukan pada publik melalui pers dan media massa, sehingga masyarakat lokal, bahkan masyarakat dunia mengetahui duduk persoalan sebenarnya," katanya.(ANT/JUM)
"Banyak yang sekarang menyoroti Papua, dari cara pandang kepentingan tertentu. Kepentingan kita adalah kepentingan rakyat agar tanah (Papua) itu sejahtera aman dan sebagainya. Memang diperlukan upaya luar biasa masalah kompleks, tapi yakinlah kita punya tujuan yang benar," kata Presiden saat membuka rapat terbatas bidang Polhukam, Selasa (12/6).
SBY mengatakan pemerintah mengedepankan pendekatan kesejahteraan dalam pembangunan di Papua. Langkah yang dilakukan pemerintah, termasuk upaya penegakan hukum adalah salah satu cara memastikan masyarakat Papua mendapatkan rasa aman. "Papua adalah bagian sah dari negara kita yang berdaulat maka hukum yang kita anut berlaku disitu," kata Presiden.
Presiden menegaskan upaya-upaya separatisme tetap pelanggaran hukum dan harus diproses hukum. "Tetapi bagi kaum separatis bersenjata melakukan pelanggaran hukum dan kekerasan apalagi membuat korban jiwa jatuh, kita tidak boleh biarkan karena saya yakini perbuatan yang mengakibatkan korban jiwa itu bukan bagian dari freedom of speech, itu melanggar hukum dan hukum harus ditegakkan."
Leih jauh Kepala Negara menambahkan harus tegas bisa bedakan mana bagian dari human rights dan mana yang bukan. "Segala sesuatu (yang kita lakukan)juga saya minta menjaga akuntabilitas, jelaskan apa yang kita lakukan pada publik melalui pers dan media massa, sehingga masyarakat lokal, bahkan masyarakat dunia mengetahui duduk persoalan sebenarnya," katanya.(ANT/JUM)
