Survei Median: 45 Persen Masyarakat Tidak Setuju Pemindahan Ibu Kota

Bukan hanya itu, survei Median juga menyebut mayoritas pemilih Joko Widodo dan Maruf Amin juga tidak setuju pemindahan Ibu Kota.

oleh Yopi Makdori diperbarui 03 Sep 2019, 16:51 WIB
Desain Ibu Kota Baru di Kalimantan. (Liputan6.com/ Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Media Survei Nasional (Median) merilis temuan surveinya terkait keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Dalam temuannya, Median mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia tidak menghendaki ibu kota baru.

"45,3 persen masyarakat tidak menyetujui. Sebanyak 40,7 persen mengatakan setuju. 14,0 persen mengaku tidak tahu," papar Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

Bukan hanya itu, menurut survei Median mayoritas pemilih Joko Widodo dan Maruf Amin (Jokowi-Maruf) juga tidak menghendaki keputusan tersebut.

"Sebanyak 44,0 persen pemilih Jokowi-Maruf tidak setuju pemindahan Ibu Kota. Dan hanya sebanyak 42,0 persen menyetujui," kata Rico di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

Tren yang sama juga dijumpai dalam fragmen masyrakat pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi). Rico menyampaikan, sebanyak 46,0 persen penduduk Prabowo-Sandi menolak pemindahan ibu kota ke Kaltim.

"Hanya 39,0 persen yang menyetujui dan 15,0 persen menyatakan tidak tahu," papar Rico.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Diminta Yakinkan Publik

Maket Ibu Kota baru (dok Kementerian PUPR)

Karena itu, kata Rico, pemerintah hendaknya dapat menyakinkan kepada publik ihwal pemindahan ibu kota itu. Langkah pertama ialah dengan transparansi terkait kajiannya.

"Maksud saya, pemerintah harus berusaha sekuat tenaga meyakinkan publik dan membuka data seluas-luasnya. Ini loh sebenarnya alasan kenapa kita (pemerintah) harus pindah, ini loh akan lebih efisien ekonomi akan meningkat," jelas Rico.

Bukan hanya menyakinkan publik, pemerintah juga dituntut untuk menyakinkan parpol koalisi maupun mereka yang tergabung dalam parpol oposisi.

"Jangan sampai presiden udah tentukan ternyata sebagian besar di DPR enggak dukung Jokowi. Akhinrya mutuskan menolak itu kan bisa berubah," tutur Rico.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya