Liputan6.com, Jakarta - Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta akan memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov DKI Jakarta. Pemanggilan ini berkaitan dengan adanya isu jual beli jabatan dalam perombakan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pada Senin, 25 Februari 2019 lalu.
"Pasti kami panggil, minggu depan, Senin atau Rabu," ujar Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI, William Yani saat dihubungi, Jumat (1/3/2019).
Advertisement
William menyampaikan, Komisi A memang sudah mendengar adanya isu jual beli jabatan untuk posisi lurah dan camat, namun belum ada laporan tertulis mengenai isu tersebut. Karenanya, DPRD DKI akan meminta penjelasan BKD DKI.
"Saya dengar isu itu, cuma kan belum ada yang memberikan laporan secara tertulis," lanjut William.
Selain isu jual beli jabatan, Komisi A DPRD DKI juga memperhatikan adanya keanehan lain dalam perombakan pejabat DKI. Menurut William, ada sejumlah lurah yang kinerjanya bagus namun justru malah diturunkan pangkatnya.
"Ada lurah-lurah yang menurut kita bagus, tapi kok turun jadi sekkel (sekretaris lurah). Jadi maksud saya, sistem penilaiannya, sistem kompetensinya itu enggak jelas," jelas William.
Selain itu, komisi A juga menyoroti soal pejabat yang tidak mengetahui jabatan barunya saat dilantik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Komisi A pun juga akan meminta BKD DKI untuk mengklarifikasi semua keanehan itu.
"Kita mau dijelaskan itu sistem pemilihannya bagaimana, pake teskah, pake apakah, apakah like and dislike," tuturnya.
Anies Bakal Tindak Tegas
Sebelumnya, isu jual beli jabatan ini disampaikan oleh Penasihat Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas yang menyebut fraksinya menerima keluhan adanya tarif untuk jabatan lurah dan camat dalam perombakan pejabat DKI.
Menanggapi hal itu, Anies memastikan akan mencopot pejabat yang terbukti terlibat jual beli jabatan.
Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah sendiri memastikan tidak ada jual beli jabatan di Pemprov DKI. Sebab, Saefullah merupakan Ketua Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab) yang memproses pengangkatan, mutasi ataupun demosi pejabat DKI.
"Saya jamin sama sekali tidak ada permainan uang," kata Saefullah di Senayan, Jakarta Pusat.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Advertisement
