Moeldoko Tegaskan BPIP Diperlukan untuk Tangkal Radikalisme

BPIP strategis karena dipandang mampu melakukan pengarusutamaan ideologi Pancasila kepada masyarakat melalui upaya sosialisasi.

oleh Liputan6.com diperbarui 29 Mei 2018, 20:13 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri dengan didampingi oleh Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo, menerima para buruh

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menilai keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sangat diperlukan. BPIP dibutuhkan untuk menangkal ancaman radikalisme yang merongrong bangsa saat ini.

"Jadi BPIP itu kalau masyarakat lagi kering persoalan-persoalan ideologi, ancaman radikalisme semakin tinggi, saya rasa BPIP itu sangat diperlukan," kata Moeldoko di sela-sela panen kopi di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (29/5/2018).

Moeldoko enggan berkomentar panjang mengenai polemik besaran gaji pemimpin, pejabat, dan pegawai BPIP yang mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah.

"Jangan terus resisten terhadap keberadaan lembaga itu, jangan. Kalau yang jadi pertimbangannya itu besaran gaji, saya pikir ada standarnya. Itu jangan saya yang menjawab, Menteri Keuangan mungkin mempunyai standar. Saya enggak mau jawab," kata dia seperti dilansir Antara.

Moeldoko menuturkan, BPIP strategis karena dipandang mampu melakukan pengarusutamaan ideologi Pancasila kepada masyarakat melalui upaya sosialisasi dan pihaknya pun sempat membicarakan upaya pengarusutamaan Pancasila ini dengan baik melalui media.

"Saya sudah beberapa kali rapat dengan tim BPIP untuk mengarusutamakan ini agar lancar. Jangan termakan opini-opini lain yang diduga ada upaya-upaya tertentu untuk melemahkan lembaga ini agar tidak berfungsi dengan baik. Justru saya selaku Kepala Staf Kepresidenan, berusaha beberapa kali pertemuan dengan Pak Yudi Latif untuk membicarakan bagaimana mengarusutamakan Pancasila ini," papar dia.

 

2 dari 2 halaman

Besaran Gaji

Dikutip dari Perpres 42/2018 yang diunduh dari laman setneg.go.id, diketahui gaji Ketua Dewan Pengarah BPIP yang dijabat Megawati Soekarnoputri mencapai Rp 112.548.000 per bulan.

Jajaran anggota dewan pengarah masing-masing mendapatkan Rp100.811.000 per bulan.

Sementara itu, terkait ada pemimpin perguruan tinggi diduga menyebarkan radikalisme di kampus, Moeldoko menyatakan bahwa radikalisme tidak boleh berkembang, apalagi di lingkungan kampus.

"Tentunya berbahaya ya radikalisme menyebar di kampus. Para mahasiswa ini calon pemimpin masa depan. Kalau mahasiswa dari awal sudah tersusupi kena paham-paham seperti itu, bahaya negara ini. Kalau ada pimpinan perguruan tinggi yang menyebarkan radikalisme ya tindak tegas," kata Moeldoko.

 

Saksikan video pillihan di bawah ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya