Liputan6.com, Jakarta: Meski Indonesia sudah merdeka selama 66 tahun, tetapi sebetulnya belum merdeka sepenuhnya. Setidaknya itu yang dirasakan oleh Tyasno Sudarto, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Menurut Tyasno, hakikat kemerdekaan itu adalah kemandirian. Artinya rakyat mengatur dan meletakkan tujuannya sendiri.
"Itu yang dinamakan negara yang merdeka. Seperti Trisaktinya Bung Karno. Berdaulat secara politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian secara budaya," kata Tyasno seusai memeringati HUT RI ke 66 di Tugu Proklamasi di Jakarta Pusat, Rabu (17/8).
Tyasno menilai, hakikat kemerdekaan itu tidak ada di Indonesia ini sekarang. Menurutnya, tidak kedaulatan dalam bidang politik. Itu terlihat dari banyaknya kebijakan yang dibuat pemerintah berkonsultasi dengan pihak asing. Antara lain misalnya, Dana Moneter Internasional (IMF).
"Kita buat undang-undang dan peraturan itu mesti tanya dulu konsultan asing, sehingga menguntungkan pihak asing," jelasnya. Lalu dalam bidang ekonomi, Tyasno mengatakan, bukan rahasi umum lagi. Perusahaan besar yang strategis semuanya dikuasai asing. "Mulai Pengeboran minyak, tambang emas, uranium disedot oleh asing. Ini menandakan secara ekonomi tidak mandiri," ujarnya lagi.
Tyasno karena itu menyarankan agar negara Indonesia kembali saja ke UUD 1945. Di mana dituliskan sumber kekayaan alam, air dan udara yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. (ARI)
"Itu yang dinamakan negara yang merdeka. Seperti Trisaktinya Bung Karno. Berdaulat secara politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian secara budaya," kata Tyasno seusai memeringati HUT RI ke 66 di Tugu Proklamasi di Jakarta Pusat, Rabu (17/8).
Tyasno menilai, hakikat kemerdekaan itu tidak ada di Indonesia ini sekarang. Menurutnya, tidak kedaulatan dalam bidang politik. Itu terlihat dari banyaknya kebijakan yang dibuat pemerintah berkonsultasi dengan pihak asing. Antara lain misalnya, Dana Moneter Internasional (IMF).
"Kita buat undang-undang dan peraturan itu mesti tanya dulu konsultan asing, sehingga menguntungkan pihak asing," jelasnya. Lalu dalam bidang ekonomi, Tyasno mengatakan, bukan rahasi umum lagi. Perusahaan besar yang strategis semuanya dikuasai asing. "Mulai Pengeboran minyak, tambang emas, uranium disedot oleh asing. Ini menandakan secara ekonomi tidak mandiri," ujarnya lagi.
Tyasno karena itu menyarankan agar negara Indonesia kembali saja ke UUD 1945. Di mana dituliskan sumber kekayaan alam, air dan udara yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. (ARI)
