Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia agar bisa mengikuti perkembangan zaman lebih cepat dibandingkan lembaga pelatihan lainnya. Langkah tersebut sebagai bentuk mengantisipasi perubahan kebutuhan tenaga kerja di tengah perkembangan digitalisasi saat ini sekaligus menekan angka pengangguran.
Dirjen Binalattas Kemnaker Bambang Satrio Lelono mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2017, jumlah pengangguran mencapai 7,04 juta orang. Dari angka tersebut, tingkat pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan adalah SD sebesar 2,62 persen, SMP 5,54 persen, SMA 8,29 persen, SMK 11,41 persen, diploma I/II/III 6,88 persen, dan politeknik 5,18 persen.
Baca Juga
Advertisement
Sementara data BPS Februari 2017, Dirjen Bambang mengatakan tingkat pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan adalah SD 3,54 persen, SMP 5,36 persen, SMA 7,03 persen, SMK 9,27 persen, diploma I/II/III 6,35 persen, dan PT 4,58 persen.
Berdasarkan data tersebut, kata Bambang, yang mengalami penurunan pengangguran terbuka hanya tingkat SD.
"Jadi tertinggi adalah SMK, SMA, dan politeknik. Ini hal aneh kenapa lulusan SMK kok nganggur. Padahal disiapkan untuk langsung kerja. Politeknik juga untuk kerja. Artinya pendidikan kita belum siap pakai," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (11/3/2018).
Menurut dia, solusi dari permasalahan tersebut adalah bagaimana lulusan SMK memiliki keterampilan lebih. "Dan salah satunya jalan dengan memberikan pelatihan," kata dia.
Tren Perubahan
Oleh sebab itu, BLK juga harus siap mengikuti perkembangan zaman lebih dengan memberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.
"Kita harus bersiap dan mengikuti tren perubahan yang berkembang cepat. Pemerintah siap memfasilitasi kebutuhan tenaga kerja yang berubah, akibat digitalisasi dan perkembangan teknologi melalui program pelatihan," ungkap dia.
Selain itu, lanjut Bambang, pada 2019, Kemnaker telah merancang kegiatan-kegiatan peningkatkan kualitas SDM melalui program pemagangan dengan bekerja sama dengan industri untuk 400 ribu orang.
"Kita harap dari perusahaan bisa berkontribusi karena ini program magang mandiri. Artinya pemerintah hanya fasilitasi kurikulum dan sertifikasinya," tandas dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Advertisement
