Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan rusunami DP Rp 0 dimulai di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Program yang masuk dalam janji kampanye Anies Baswedan-Sandiaga Uno itu diperuntukkan bagi warga berpenghasilan di bawah Rp 7 juta atau dari UMP Jakarta Rp 3,7 juta hingga Rp 6,9 juta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengakui, warga berpenghasilan rendah yakni UMR atau di bawahnya tidak mampu membayar Rusun seharga Rp 320 juta untuk tipe 36 dan Rp 185 juta untuk tipe 21 itu.
Advertisement
"Beberapa teman-teman di Ciracas mereka kayaknya enggak bisa masuk skema rumah 0 rupiah karena pendapatan di bawah (UMR)," kata Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Senin (22/1/2018).
Sebagai solusinya, Sandiaga mengatakan Pemprov akan membangun rusun sewa (rusunawa) untuk warga kurang mampu.
"Di situ mungkin intervensi pemerintah untuk memberikan opsi lain. Dulu terpikirkan opsinya dibuatkan rusunawa jadi mereka menyewa di situ," kata Sandiaga.
Meski akan membangun rusunawa, Sandiaga menyebut konsep rusunawa saat ini akan berbeda dengan konsep rusunawa pemerintah sebelumnya.
Pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Pemprov tidak menyediakan rusunami lantaran rawan diperjualbelikan. Sebagai gantinya, DKI memberikan rusunawa dengan harga sewa Rp 10-20 ribu per harinya.
Konsep yang ditawarkan DKI saat ini, kata Sandi, warga yang menyewa nanti dapat memiliki rusun yang ditempatinya.
"Konsepnya menyewanya itu mungkin yang jangka panjang sekali, sehingga di ujung penyewaan itu mereka mempunyai opsi untuk memeiliki (rusun) dengan skema itu. Temen-teman itu lagi bikin konsenya dan kadis dinas perumahan," kata Sandiaga.
Jangan Diperjualbelikan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mewanti-wanti warga pembeli rusunami DP 0 Rupiah. Ia mengatakan hunian itu tidak boleh diperjualbelikan.
"Semua harus sadar bahwa rumah ini bukan untuk diperjualbelikan. Jadi kalau Anda sudah memiliki rumah ini, maka tidak bisa dijualbelikan," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat (19/1/2018).
Dia mengatakan, apabila pemilik DP 0 Rupiah ingin menjual rusunnya, maka wajib menjual pada pengelola DKI yakni Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Institusi itu kini tengah dibentuk.
"Bila ada yang terpaksa menjual maka kita akan menjadi badan yang akan membelinya. sehingga tidak muncul second market rumah," ujar Anies.
Mantan Menteri Pendidikan ini ingin mempertahankan peruntukan Rusun DP 0 Rupiah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemprov DKI akan mempersiapkan instrumen untuk memastikan hal itu terlaksana.
Calon pembeli akan melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan BLUD.
"BLUD-nya nanti salah satu komponennya adalah (perjanjian) tidak dijualbelikan," ujarnya.
Saksikan video di bawah ini:
Advertisement
