Liputan6.com, Berlin - Perundingan untuk membangun koalisi antara Partai Sosial-Demokrat (SPD) dengan Partai Demokrat Kristen (CDU) -- yang mengusung Kanselir Jerman Angela Merkel -- mengalami hambatan signifikan.
Keduanya disebut semakin merenggang, akibat perselisihan dalam isu kebijakan imigrasi dan imigran. Demikian seperti dikutip dari VOA News (17/1/2018).
Imigrasi merupakan isu yang paling memecah Jerman menyusul pembantaian seorang perempuan remaja oleh mantan pacarnya yang seorang imigran Afghanistan, akhir bulan lalu.
Pembunuhan itu memusatkan kembali kekhawatiran publik Jerman atas meningkatnya kejahatan disertai kekerasan yang dilakukan oleh para imigran.
Baca Juga
Advertisement
Pembunuhan pada 27 Desember terhadap perempuan usia 15 tahun itu memicu pemberitaan besar-besaran di koran dan tabloid Jerman. Selain itu juga terjadi pembunuhan mahasiswa kedokteran usia 19 tahun pada September oleh seorang migran usia 22 tahun.
Selain itu, pemerintah Jerman yang kewalahan dalam menangani ribuan pencari suaka laki-laki di Jerman yang tidak didampingi orangtua. Mereka mengklaim usia mereka di bawah 18 tahun, padahal sebenarnya mereka sudah dewasa.
Laporan-laporan kejahatan terkait imigran ini menambah kesulitan Kanselir Angela Merkel mencapai kesepakatan dengan Partai Demokrat Sosial untuk membentuk koalisi yang bisa memperpanjang masa jabatannya sebagai kanselir Jerman.
Kerja Keras Merkel
Sejak kembali terpilih menjadi Kanselir Jerman untuk keempat kalinya, Angela Merkel telah berusaha untuk membentuk sebuah koalisi antara Christian Democratic Union (CDU), Christian Social Union (CSU), partai orientasi bisnis Free Democratic Party (FDP), dan Green Party of Germany.
Namun, usai keretakan koalisi, The Guardian menilai bahwa beberapa pihak mungkin akan mulai mempertanyakan kapabilitas Angela Merkel dalam merekatkan relasi politik persekutuannya atau kemampuannya untuk memimpin Jerman dalam periode teranyar ini.
Imigrasi muncul sebagai isu politik yang kontroversial di Jerman ketika 1,2 juta imigran dan pengungsi memasuki negara tersebut pada tahun 2015 - 2016.
Politikus yang memprotes kebijakan tersebut membentuk partai sayap kanan berorientasi populisme-nasionalisme dan anti-imigran Alternative für Deutschland. Partai itu ikut berpartisipasi -- untuk pertama kali dalam 50 tahun terakhir sejak kelompok ultranasionalisme menjadi momok di Jerman -- pada Pemilu 2017 lalu.
Berharap Kompromi
Paham akan keretakan di dalam internal koalisi partai pemerintahannya, Kanselir Jerman Angela Merkel bersikeras bahwa mereka akan mampu mencapai kata kompromi meski mengalami polarisasi opini dalam isu migrasi dan energi.
Memang pada kenyataannya, selama beberapa waktu silam, keempat partai dominan di Jerman itu kerap berusaha untuk saling 'menyikut' satu sama lain perihal pengetatan kontrol warga negara asing yang hendak masuk dan menetap di Jerman.
Menurut berbagai laporan media Jerman, Green Party menyarankan sebuah kompromi atas usulan untuk membatasi arus imigran ke Jerman menjadi sekitar 200.000 jiwa per tahun. Dengan syarat bahwa kebijakan 'proteksi khusus' bagi imigran yang berkeluarga tak dibatasi.
Selain itu, untuk aspek energi, koalisi berjibaku untuk menetapkan sikap bersama mengenai perubahan iklim dan pemanfaatan energi tak terbarukan. Green Party mengusulkan agar Jerman mengurangi energi listrik bertenaga batu bara hingga 8 - 10 gigawatt.
Usulan itu ditolak oleh beberapa partai koalisi, dengan alasan bahwa pengurangan itu akan mempreteli status ketenagakerjaan pekerja di sektor energi dan manufaktur.
Jika para pihak telah mencapai kesepakatan, perundingan akan dipindahkan ke tahap berikutnya, yakni pengesahan dokumen proyeksi kerja kabinet. Dokumen itu akan memberi dasar untuk mengukir peran menteri dalam pemerintahan Jerman periode ini.
Advertisement
