Jokowi Ingin Seluruh Dunia Tahu Indonesia Negara Muslim Terbesar

Jokowi melakukan silaturahmi dengan Pengurus Pusat dan Daerah Al-Irsyad Al Islamiyyah di Istana Bogor.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 16 Nov 2017, 11:23 WIB
Berikut penampilan Jokowi dalam balutan kain sarong saat kunjungan kerja ke Pekalongan. (Foto:Biro Pers Kepresidenan)

Liputan6.com, Bogor - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan silaturahmi dengan Pengurus Pusat dan Daerah Al-Irsyad Al Islamiyyah di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/11/2017). Dalam pertemuan itu, Jokowi mengaku bahagia dapat bersilaturahmi dengan salah satu organisasi yang berdiri sejak 1914 tersebut.

"Hari ini Alhamdulillah kita bisa silaturahmi dan tadi disampaikan beliau bahwa yang hadir di sini dari Sabang sampai Merauke ada yang dari Papua," ujar Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/11/2017).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga memberikan apresiasi kepada Al-Irsyad Al Islamiyyah, yang telah berkiprah hingga ratusan tahun. Hal itu dapat dilihat dari dunia pendidikan hingga kesehatan di Indonesia.

"Dan juga di Solo Al Irsyad Al Islamiyyah saya kira SD-nya sangat terkenal sekali karena kualitas pendidikannya," jelasnya.

Kepada para pengurus‎ Al-Irsyad Al Islamiyyah‎ itu, Jokowi tak lupa mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara besar dengan 17 ribu pulau dan 714 suku serta ribuan bahasa yang ada di Tanah Air.

"Tidak ada negara sebesar kita ini, dengan keberagaman, kita memiliki 714 suku, 1.100 lebih bahasa daerah, ini yang selalu saya sampaikan di mana-mana," kata dia.

Jokowi pun berharap agar para pengurus Irsyad Al Islamiyyah, dapat selalu mengingatkan kepada dunia bahwa Indonesia merupakan negara terbesar dengan mayoritas warganya pemeluk Islam.

"‎Karena banyak negara lain yang tidak tahu bahwa negara Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia," Jokowi memungkas.

2 dari 2 halaman

Jangan Ragu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta siapa pun agar berani dan tidak ragu-ragu mengambil keputusan, jika itu menyangkut kebenaran dan kepentingan khalayak umum.

Hal ini telah dicontohkan oleh Presiden Jokowi dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Mulai dari penetapan Hari Lahir Pancasila, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, hingga negosiasi dengan PT Freeport Indonesia.

"Setiap memutuskan, saya yang bertanggungjawab. Ini adalah hak kewenangan yang diberikan kepada saya untuk membuat Perppu," ucap Jokowi saat membuka Kongres Trisakti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) XX, Rabu (15/11/2017) di Manado, Sulawesi Utara.

Dikutip dari keterangan tertulis Biro Pers Istana, saat memutuskan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Jokowi meminta menteri-menteri terkait menyiapkan Perppu.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan, jika Perppu itu tidak dikeluarkan, maka anti Pancasila akan terus ada dan eksistensi bangsa Indonesia di masa mendatang akan dipertaruhkan.

"Kalau kebenaran itu tidak kita lakukan, ya kita akan ragu-ragu terus. Kita ini takut terhadap apa, enggak ngerti saya," kata Jokowi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya