Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, mengatakan, dalam memecahkan masalah ketimpangan dan kemiskinan, pemerintah perlu bekerja lebih agresif. Selain itu, pemerintah juga perlu peran sektor swasta untuk mengatasi permasalahan ini.
"Kemiskinan dan ketimpanngan merupakan masalah kita bersama. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan dukungan dan kerja sama atau kolaborasi dengan semua kalangan seperti LSM, akademisi, pemerintah daerah, swasta dan pemangku kepentingan lainnya," ujar dia di Jakarta, Jumat malam (11/8/2017).
Menurut Bambang, peran swasta dibutuhkan guna mempercepat pengurangan angka kemiskinan dan mengatasi ketimpangan. Demikian pula dengan pemerintah daerah, karena apapun programnya, pada akhirnya dieksekusi di daerah.
Baca Juga
Advertisement
Selanjutnya, dia juga menyatakan pemerintah akan fokus memperbaiki taraf hidup 40 persen penduduk terbawah dalam struktur ekonomi. Itu artinya, intervensi pemerintah akan difokuskan pada kelompok masyarakat tersebut.
"Sejauh ini, Indonesia sudah baik polanya dalam mengurangi kemiskinan, tetapi belum cukup agresif. Tentu banyak area yang harus diperbaiki," jelas dia.
Bambang menegaskan, saat ini pemerintah punya komitmen yang kuat dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan. Hal tersebut tertuang dalam Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
"Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan diharapkan dapat turun menjadi 7 persen-8 persen dari angka baseline 11,22 persen di 2015. Demikian pula, angka ketimpangan diupayakan menurun dari 0.408 di 2015 menjadi 0.36 di akhir RPJMN," kata dia.
Bambang mengungkapkan, pihaknya akan segera menyusun policy paper, mengenai strategi untuk menurunkan ketimpangan di Indonesia. Policy paper tersebut nantinya akan dibawa dalam Rapat Terbatas dengan mengajak pemerintah daerah untuk memberikan komitmen bersama.
"Komitmen tersebut selanjutnya diselaraskan dalam siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan," ujar dia.
Saksikan Video Menarik di Bawah Ini:
