Arsul PPP: TNI Punya Dasar untuk Dilibatkan Berantas Terorisme

Menurut dia, peran TNI dalam memberantas terorisme di Tanah Air sangat diperlukan.

oleh Rezki Apriliya Iskandar diperbarui 29 Mei 2017, 18:07 WIB
Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meninjau pasukan TNI dan Polri saat apel kesiapsiagaan pengamanan tahap kampanye Pilkada Serentak 2017 di Silang Monas, Jakarta, Rabu (2/11). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Pansus Revisi UU Terorisme dari fraksi PPP, Arsul Sani tak menampik adanya wacana keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Persoalan itu akan dirumuskan secara tepat agar dalam prosesnya dalam berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

"Soal peran TNI dalam pemberantasan terorisme, saya kira itu akan dirumuskan dengan baik, tapi tidak ada satu pun yang menegasikan atau menolak tentang peran serta TNI," ujar Arsul Sani saat ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta (Senin, 29/5/2017).

Menurut dia, peran TNI dalam memberantas terorisme di Tanah Air sangat diperlukan. Sebab aksi teror telah mengancam NKRI.

"Sangat berdasar secara hukum dan konstitusi untuk melibatkan TNI di dalam penanganannya. Kita harus tangani bersama-sama apalagi terorisme itu sudah mengancam kedaulatan dan pertahanan negara," lanjut anggota Komisi III DPR ini.

Namun begitu, tambah dia, perlu dirumuskan kembali secara matang undang-undang terorisme tersebut. Sehingga pendekatan penegakan hukum berbasis sistem peradilan pidana ini bisa berjalan dengan baik.

Senada dengan Arsul, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Mayor Jendral TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra menilai, TNI berpeluang untuk bersinergi dengan Polri. Hal ini disebut karena keinginan dari pemerintah.

"Kita melihat mengapa pemerintah ingin melibatkan TNI karena analisa kita, ancaman terorisme itu bukan lagi pada ancaman terhadap suasana Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), tapi sudah mengarah pada ancaman keamanan negara," ujar anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasdem tersebut.

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya