Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyatakan parkir meter yang ada di Ibu Kota sudah disesuaikan dengan sistem yang ada. Kata dia, kebijakan akan hal itu juga sudah masuk dalam pembangunan kota serta sudah disosialisasikan sebelumnya.
"Sekarang ini sudah dibiasakan dengan sistem, sudah kita sosialiasikan dan lakukan terus," ucap Djarot di Jakarta, Rabu (3/5/2017).
Advertisement
Mantan Wali Kota Blitar tersebut beralasan bahwa kebijakan parkir meter tersebut untuk mengantisipasi terjadinya korupsi. Selain itu juga untuk memastikan tarif parkir yang ada.
"Ini supaya tidak ada kebocoran, tidak ada korupsi, mengurangi akan itu. Jadi ada kepastian tarif juga," tegas Djarot.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih versi hitung cepat Sandiaga Uno menilai jika sistem parkir meter tidak cocok diterapkan di Jakarta. Sistem itu lebih cocok di negara dengan tingkat individualisme yang sangat tinggi.
"Kalau kita kan lihat di sini parkir kan dibantuin, mau belanja ada yang bantuin karena memang banyak lapangan pekerjaan yang masih ada. Di Jakarta sendiri lapangan pekerjaan itu sangat dibutuhkan," kata Sandiaga saat ditemui di kawasan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dia menilai masih banyak tenaga parkir yang bisa diberdayakan dan berencana menjadikan juru parkir sebagai lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran di Ibu Kota.
"Juru parkir kalau diperlakukan secara sistematis bukan hanya akan menyelesaikan masalah parkir tapi masalah lapangan kerja dan masalah revenue buat Jakarta, masalah sosial," kata Sandiaga.
