Pembangunan Satelit Pemerintah Butuh Dana Rp 5,3 Triliun

Menkominfo, Rudiantara, memperkirakan anggaran untuk pengadaan satelit pemerintah mencapai US$ 400 juta atau setara Rp 5,3 Triliun.

oleh Andina Librianty diperbarui 06 Mar 2017, 15:30 WIB
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyampaikan pendapatnya dalam diskusi "Visi Indonesia Sentris Pemerataan di Papua" di Jakarta, Minggu (5/3). Menkominfo Rudiantara memaparkan target perkembangan di Tanah Papua. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan satelit pemerintah mencapai US$ 400 juta atau sekitar Rp 5,3 triliun. Satelit ini ditargetkan meluncur pada 2021.

"Karena ini satelit khusus, anggarannya diperkirakan bisa mencapai US$ 400 juta untuk High-Throughput Satellite (HTS) di ground segmen untuk TeleTracking, kontrol dan monitoring. Angkanya nanti bisa saja bertambah," jelas Rudiantara saat ditemui di acara Visi Indonesia Sentris: Pemerataan di Papua, Senin (6/3/2017) kemarin.

Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan proyek satelit ini sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga tendernya bisa dibuka pada pertengahan semester II 2017. Kemudian pemenang kontrak termasuk pihak yang mengoperasikan, membangun, dan meluncurkan satelit, akan diumumkan pada pada pertengahan 2018.

Menurut Rudiantara, satelit ini nantinya akan dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun pengoperasiannya akan diserahkan kepada operator telekomunikasi. Ia memastikan bahwa operator yang mengoperasikan adalah perusahaan Indonesia.

"Modelnya (satelit pemerintah) sama seperti proyek Palapa Ring. Nanti setelah beroperasi, kita akan mulai bayar ke operator biayanya. Untuk nama-nama yang tertarik belum tahu, tapi yang bisa kita pastikan adalah mereka harus perusahaan Indonesia," ungkap Rudiantara.

Sebelumnya, Rudiantara mengatakan satelit ini akan digunakan untuk mendukung jaringan backbone telekomunikasi di Tanah Air. Pasalnya, masih banyak daerah terpencil di seluruh Indonesia yang tak bisa dijangkau jaringan kabel atau seluler.

Karena itu, satelit ini akan digunakan untuk kebutuhan pemerintah seperti puskesmas, sekolah dan pemerintah daerah. Terlebih lagi, pemerintah seperti Kementerian Kesehatan telah meminta agar sembilan ribu puskesmas harus dihubungkan oleh internet, dan 300 ribu sekolah pada 2019 diharapkan mendapatkan akses internet.

"Jadi karena milik pemerintah, maka akan digunakan pemerintah untuk keperluan seperti sekolah dan pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah akan meluncurkan satelit HTS khusus internet pada 2021 untuk mewujudkan hal tersebut," ungkap pria yang akrab disapa Chief RA tersebut.

(Din/Cas)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya