Jokowi Bentuk Tim Gabungan Pengembangan Sepak Bola Nasional

Presiden Joko Widodo meminta Menko PMK membuat tim gabungan untuk mempersiapkan strategi.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 25 Jan 2017, 00:00 WIB
Presiden Joko Widodo

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi membentuk tim gabungan yang bertugas mengembangkan prestasi sepak bola. Tim ini nantinya akan menentukan strategi percepatan prestasi sepak bola nasional.

"Presiden meminta Menko PMK membuat tim gabungan yang melibatkan seluruh lembaga bersama dengan KONI dan PSSI untuk mempersiapkan strategi langkah dan sebagainya," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/1/2017).

Sementara, menurut Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan, Jokowi juga meminta pembinaan sepak bola dilakukan sejak dini. Kemudian, pembenahan infrastruktur, pemenuhan pelatih dan wasit berlisensi juga harus diperhatikan.

"Kami sampaikan bahwa program lapangan desa 1.000 lapangan per tahun terus kami bangun di desa. Berikutnya ini harus di gotong royong oleh semua kementerian, Kementerian Desa, Kementerian BUMN," jelas Imam.

Untuk memenuhi kebutuhan pembinaan sejak dini, kurikulum sepak bola melalui ekstrakulikuler juga akan dibuat. Selain itu anggaran untuk pelatihan wasit, pelatih, serta tenaga olahraga di bidang sepak bola juga akan disiapkan.

Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi mengatakan, masih banyak kendala yang harus diselesaikan pesepakbolaan nasional. Dari jumlah pemain saja, Indonesia sangat kekurangan. Tentu sulit untuk mencapai kualitas bila kuantitas tidak terpenuhi.

Masalah infrastruktur juga masih menjadi kendala. Saat ini Indonesia hanya punya dua stadion berstandar FIFA, yakni GBK, Jakarta dan Jakabaring, Palembang.

"Diharapkan setiap provinsi ada satu lapangan sepak bola berstandar FIFA. Ini juga perintah Presiden akan dicari termasuk setiap desa akan ada lapangan bola," kata Edi.

Pria yang menjabat sebagai Pangkostrad itu juga mengeluhkan minimnya jumlah pelatih di Indonesia. Saat ini, pelatih sepak bola di tercatat hanya 167  orang. Jumlah ini berbeda jauh dibanding Malaysia yang mencapai 565 orang.

"Sangat luar biasa Presiden sampai memperhatikan di tingkat ini. Luar biasa kami akan berbuat dan kami akan mencari agar segera keluar dari permasalahan ini," pungkas jenderal bintang tiga itu.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya